Tenaga Kesehatan dan TNI/Polri, Penerima Vaksin Pertama Kali
Kamis, 10 Desember 2020 - 11:25 WIB
Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65% dari total penduduk Indonesia, yaitu Vaksin Program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta Vaksin Mandiri sebanyak 75 juta dosis. Menuru Airlangga, “sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis," Ujarnya.
Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya dimana Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS KetenagaKerjaan. “Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya,” Ujar Airlangga.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAK, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.
“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” Kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Cina. Menurut Airlangga, “Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM,” Katanya.
Sedangkan untuk Vaksin Mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya dimana Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS KetenagaKerjaan. “Tentunya nanti akan kita dorong lebih luas lagi bagi penerima vaksin. Hal ini harus dilakukan secara bertahap secara melihat efektivitasnya,” Ujar Airlangga.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan SINOVAC dan beberapa produsen vaksin lainnya. Melalui intensitas pembicaraan dengan SINOVAK, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan sekaligus juga mendapatkan kesempatan untuk akses yang pertama melakukan pembelian.
“Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima 1,2 juta di bulan Desember dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi (suntikan). Kemudian kita juga mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku yang akan dipelajari Bio Farma dalam melakukan produksi vaksin,” Kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan dalam tahapan persetujuan BPOM dan dan mendapatkan fatwa MUI, kedua lembaga ini sudah mengirim tim ke Cina. Menurut Airlangga, “Mereka sudah melihat cara pembuatan vaksin di pabriknya di Cina. Dengan begitu diharapkan tinggal menunggu konfirmasi, evaluasi dari fase uji klinis ketiga dan data yang diserahkan oleh SINOVAC ke BPOM,” Katanya.
Lihat Juga :