Akademisi Nilai RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Sentuh Pemulihan Korban

“Ini menjadi kewajiban negara juga dan tanggung jawab semua pihak untuk melakukan literasi digital karena kehidupan digital tidak bisa dihindari, tetapi berdampak kalau kita tidak paham apa konsekuensinya ketika data kita diambil pihak lain,” ujarnya. (Baca: Dijemput Paksa KPK, Eks Direktur PT Garuda Indonesia Dijebloskan ke Penjara)

Sri menilai perlu kajian lebih mendalam mengenai segala bentuk pelanggaran privasi. Dengan begitu, kajian itu bisa menjadi dorongan bagi negara untuk melindungi warganya untuk menjadi hak atas privasi. Memang saat ini ada sejumlah ketentuan kewajiban negara dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang tengah dibahas di DPR. Termasuk di dalamnya terakit ketentuan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar.

Namun, menurut dia, hal itu dirasakan belum cukup karena tidak adanya orientasi terhadap pemulihan terhadap korban. Padahal, selain data pribadi yang sudah dicuri atau diambil pihak lain, ada juga korban yang mendapatkan teror.

“Pemulihan korbannya tidak tercermin di dalam RUU tersebut menurut bacaan saya. Kalau kita punya kajian-kajian detail, akan membantu mendorong perbaikan terhadap draf tersebut agar mempertimbangkan dampak dari pelanggaran privasi, baik terhadap publik maupun privat tetapi berdimensi ekonomi,” tandasnya.