PKS Usulkan Bentuk Kementerian Khusus Papua

Anggota Komisi I itu menilai otonomi khusus dan berbagai proyek infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Politisi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyebut pemerintah hanya membangun secara artifisial.

"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua , dan berkunjung ke Papua , hal itu tidak menyentuh akar masalah. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, dan pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," paparnya.

(Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).

Sukamta menegaskan pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih progresif. Papua itu Indonesia. Maka, menurutnya, masalah Papua tidak bisa bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua. "Perlu pendekatan sosiologis-dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa. Ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama," pungkasnya.