PKS Usulkan Bentuk Kementerian Khusus Papua
Jum'at, 04 Desember 2020 - 09:23 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wilayah Indonesia Timur dan Papua masih tertinggal dari wilayah lain. Selama bertahun-tahun, pembangunan Indonesia selalu berpusat di Pulau Jawa. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur.
Papua sepanjang tahun selalu ada gejolak, mulai dari konflik antara masyarakat hingga gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Belakangan, isu soal kesejahteraan masyarakat Papua kembali mengemukakan. "Ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (4/12/2020).
Dia menjelaskan alasan mengusulkan kementerian khusus agar bisa fokus dan target yang jelas. Hal ini untuk membendung masalah Papau tidak terus membesar. Permasalahan di Bumi Cenderawasih ini harus segera diselesaikan.
( ).
Anggota Komisi I itu menilai otonomi khusus dan berbagai proyek infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Politisi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyebut pemerintah hanya membangun secara artifisial.
"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua , dan berkunjung ke Papua , hal itu tidak menyentuh akar masalah. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, dan pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," paparnya.
(Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
Sukamta menegaskan pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih progresif. Papua itu Indonesia. Maka, menurutnya, masalah Papua tidak bisa bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua. "Perlu pendekatan sosiologis-dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa. Ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama," pungkasnya.
Papua sepanjang tahun selalu ada gejolak, mulai dari konflik antara masyarakat hingga gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Belakangan, isu soal kesejahteraan masyarakat Papua kembali mengemukakan. "Ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (4/12/2020).
Dia menjelaskan alasan mengusulkan kementerian khusus agar bisa fokus dan target yang jelas. Hal ini untuk membendung masalah Papau tidak terus membesar. Permasalahan di Bumi Cenderawasih ini harus segera diselesaikan.
( ).
Anggota Komisi I itu menilai otonomi khusus dan berbagai proyek infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Politisi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyebut pemerintah hanya membangun secara artifisial.
"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua , dan berkunjung ke Papua , hal itu tidak menyentuh akar masalah. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, dan pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," paparnya.
(Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
Sukamta menegaskan pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih progresif. Papua itu Indonesia. Maka, menurutnya, masalah Papua tidak bisa bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua. "Perlu pendekatan sosiologis-dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa. Ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda