Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial dan Inovasi Digital bagi Penyandang Disabilitas
Kamis, 03 Desember 2020 - 10:57 WIB
Di Kementerian Sosial juga ditekankan untuk membangun fasilitas yang mendukung kelompok penyandang disabilitas. "Pak Menteri Sosial, Juliari Batubara sangat bersemangat agar fasilitas di Kemensos dapat diakses penyandang disabilitas. Sebelum mengingatkan yang lain, diri kita sendiri harus memberi fasilitas yang baik," sebut Harry.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial fokus memberikan pelayanan sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial secara dinamis, integratif dan komplementari.
Esensi dari rehabilitasi sosial adalah refungsionalisasi dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Harry berharap, ke depan ada data nasional penyandang disabilitas. Data ini untuk menjangkau dan melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas yang jumlahnya diperkirakan 10,6 % dari populasi penduduk atau sekitar 28,6 juta jiwa berdasarkan Susenas BPS 2019. "Sekarang baru tersedia Data Terpadu Kesehjateraan Sosial (DTKS). Sekitar 1,3 juta yang terinventarisir. Kita perlu data E-KTP dan E-Kartu Keluarga. Di dalam KTP itu ada kode ragam disabilitas. Kami persiapkan di tahun 2021," terang Harry.
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disbilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Zakaril mengapresiasi adanya program dari Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos ini. Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah pendataan disabilitas. "Seperti berapa banyak penyandang disabilitas, apa saja kebutuhan penyandang disabilitas. Ini penting untuk merumuskan kebijakan baik bagi pemerintah maupun lembaga lain," terang Gufroni.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, perlu ada sinergitas antarsektor untuk pendataan ini.
"Karena kita belum tahu teman-teman penyandang disabilitas ini tinggal di mana saja. Jadi bagi organisasi-organisasi yang fokus pada penanganan penyandang disabilitas bisa bekerja sama dengan Dukcapil, sehingga kita bisa melakukan pendataan lebih cepat, lebih produktif dan akurat, " kata Zudan.
Disdukcapil berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik terkait pendataan. "Kita akan mengambil langkah-langkah proaktif seperti layanan jemput bola. Agar kita bisa memberikan layanan terbaik untuk teman-teman penyandang disabilitas," ungkap Zudan.
(Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
Harry berharap, kemampuan penyandang disabilitas bisa meningkat dan bisa menarik dunia usaha untuk membantu kehidupan mereka. Salah satu cara di samping konvensional melalui kerja sama dengan perusahaan, mereka bisa memiliki kemampuan wirausaha.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial fokus memberikan pelayanan sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial secara dinamis, integratif dan komplementari.
Esensi dari rehabilitasi sosial adalah refungsionalisasi dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Harry berharap, ke depan ada data nasional penyandang disabilitas. Data ini untuk menjangkau dan melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas yang jumlahnya diperkirakan 10,6 % dari populasi penduduk atau sekitar 28,6 juta jiwa berdasarkan Susenas BPS 2019. "Sekarang baru tersedia Data Terpadu Kesehjateraan Sosial (DTKS). Sekitar 1,3 juta yang terinventarisir. Kita perlu data E-KTP dan E-Kartu Keluarga. Di dalam KTP itu ada kode ragam disabilitas. Kami persiapkan di tahun 2021," terang Harry.
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disbilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Zakaril mengapresiasi adanya program dari Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos ini. Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah pendataan disabilitas. "Seperti berapa banyak penyandang disabilitas, apa saja kebutuhan penyandang disabilitas. Ini penting untuk merumuskan kebijakan baik bagi pemerintah maupun lembaga lain," terang Gufroni.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, perlu ada sinergitas antarsektor untuk pendataan ini.
"Karena kita belum tahu teman-teman penyandang disabilitas ini tinggal di mana saja. Jadi bagi organisasi-organisasi yang fokus pada penanganan penyandang disabilitas bisa bekerja sama dengan Dukcapil, sehingga kita bisa melakukan pendataan lebih cepat, lebih produktif dan akurat, " kata Zudan.
Disdukcapil berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik terkait pendataan. "Kita akan mengambil langkah-langkah proaktif seperti layanan jemput bola. Agar kita bisa memberikan layanan terbaik untuk teman-teman penyandang disabilitas," ungkap Zudan.
(Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
Harry berharap, kemampuan penyandang disabilitas bisa meningkat dan bisa menarik dunia usaha untuk membantu kehidupan mereka. Salah satu cara di samping konvensional melalui kerja sama dengan perusahaan, mereka bisa memiliki kemampuan wirausaha.
tulis komentar anda