BNPP Mantapkan Program Prioritas Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021
Rabu, 02 Desember 2020 - 19:27 WIB
“Kami sedang menyusun rencana induk tahap akhir perbatasan negara, targetnya selesai dalam satu minggu ke depan. Kita berharap akan ditandatangani dan akan menjadi pedoman mengelola pembangunan di perbatasan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2024,” ujar Suhajar.
(Baca Juga: BNPP: Negara Harus Hadir Secara Rill di Tapal Batas dalam Bentuk Tegaknya Hukum)
Dia juga menyampaikan perkembangan serta rencana manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.
“Sampai 2024 kita merancang ada 24 PLBN dan anggaran 2021 masih terkonsentrasi untuk Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Seluruh kekuatan negara dialokasikan untuk penanganan Covid-19 karena keselamatan rakyat adalah kepentingan tertinggi,” ungkap Suhajar.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan dukungannya dalam pembangunan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air.
Hingga saat ini Kemenkop UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah perbatasan dan terpencil di seluruh penjuru Indonesia. “Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan Koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.
(Baca Juga: BNPP: Negara Harus Hadir Secara Rill di Tapal Batas dalam Bentuk Tegaknya Hukum)
Dia juga menyampaikan perkembangan serta rencana manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.
“Sampai 2024 kita merancang ada 24 PLBN dan anggaran 2021 masih terkonsentrasi untuk Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Seluruh kekuatan negara dialokasikan untuk penanganan Covid-19 karena keselamatan rakyat adalah kepentingan tertinggi,” ungkap Suhajar.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan dukungannya dalam pembangunan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air.
Hingga saat ini Kemenkop UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah perbatasan dan terpencil di seluruh penjuru Indonesia. “Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan Koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.
Lihat Juga :