Pengamat Sarankan Penanganan OPM Melalui Pendekatan Keamanan yang Terukur
Selasa, 01 Desember 2020 - 13:42 WIB
Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik, Adriana Elisabeth menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang terukur dalam menangani Organisasi Papua Merdeka (OPM). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik, Adriana Elisabeth mengatakan, 1 Desember menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih ada.
”Aktivitas gerakan mereka terjadi setiap hari. Termasuk perang kognitif yang terus dibangun (kelompok OPM) melalui media sosial," ujar Adriana saat dihubungi SINDOnews, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Soal Usulan Fadli Zon, Pengamat: Panglima Tak Harus Berkantor di Papua)
Hal itu dikatakan Adriana merespons pernyataan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua untuk mengantisipasi kemungkinan aksi dari OPM pada 1 Desember ini. Adriana menjelaskan gerakan atau sayap bersenjata OPM (TPNPB atau KKB/KKSB) berbeda strategi dengan kelompok ideologis lainnya, meskipun agenda politik mereka sama-sama untuk memerdekakan diri dari NKRI. Untuk itu, perempuan yang juga pemerhati Papua ini menilai, penanganan OPM disesuaikan dengan cara mereka bergerak. (Baca juga: 1 Desember, Warganet Suarakan #PapuaIndonesia)
Dia menegaskan, penanganan ini tak semudah memindahkan kantor pucuk pimpinan militer. "Misalnya melalui diplomasi publik dan pendekatan keamanan yang terukur artinya jangan sampai mengorbankan masyarakat sipil di Papua," tandasnya.
”Aktivitas gerakan mereka terjadi setiap hari. Termasuk perang kognitif yang terus dibangun (kelompok OPM) melalui media sosial," ujar Adriana saat dihubungi SINDOnews, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Soal Usulan Fadli Zon, Pengamat: Panglima Tak Harus Berkantor di Papua)
Hal itu dikatakan Adriana merespons pernyataan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua untuk mengantisipasi kemungkinan aksi dari OPM pada 1 Desember ini. Adriana menjelaskan gerakan atau sayap bersenjata OPM (TPNPB atau KKB/KKSB) berbeda strategi dengan kelompok ideologis lainnya, meskipun agenda politik mereka sama-sama untuk memerdekakan diri dari NKRI. Untuk itu, perempuan yang juga pemerhati Papua ini menilai, penanganan OPM disesuaikan dengan cara mereka bergerak. (Baca juga: 1 Desember, Warganet Suarakan #PapuaIndonesia)
Dia menegaskan, penanganan ini tak semudah memindahkan kantor pucuk pimpinan militer. "Misalnya melalui diplomasi publik dan pendekatan keamanan yang terukur artinya jangan sampai mengorbankan masyarakat sipil di Papua," tandasnya.
(cip)
tulis komentar anda