Soal Usulan Fadli Zon, Pengamat: Panglima Tak Harus Berkantor di Papua

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyarankan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk pindah kantor ke Papua sebagai upaya menyikapi kemungkinan adanya aksi dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember hari ini.

Kata Fadli, dengan berkantor di sana, Panglima TNI dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua.

Menanggapi saran Fadli, pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati menilai untuk melakukan hal itu, seorang Panglima tak harus berpindah kantor. "Papua bisa saja diprioritaskan, tetapi tidak pindah kantor," tutur Susaningtyas kepada SINDOnews, Selasa (1/12/2020).( )

Perempuan yang biasa disapa Nuning ini justru menyarankan, lebih baik Panglima TNI mengunjungi wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki masalah pertahanan dan kerawanan sosial.( )

Terlebih, Nuning melihat baru-baru ini muncul berbagai aksi yang dinilai merobek rasa persatuan dan kesatuan bangsa seperti penyerangan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang menewaskan satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah dan video viral seruan azan diganti dengan seruan jihad.

"Justru itu pentingnya interoperabilitas dalam pengelolaan sistem pertahanan kita," ujar mantan Anggota DPR yang membidangi pertahanan ini.