Prime Show iNews Kamis Pukul 20.00, Kupas Tuntas Sekolah Buka Lagi
Kamis, 26 November 2020 - 12:30 WIB
Wacana sekolah tatap muka perlu dikritisi. Prime Show, Kamis 26 November 2020 bakal mengundang Dirjen PAUD & Dikdasmen Kemdikbud, 20 pelajar, serta mahasiswa. Foto/MNC Media
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 . Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua melalui komite sekolah. "Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020). (Baca juga: Guru, Kodrat Anak, dan Merdeka Belajar)
Realistiskah kebijakan tersebut? Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI) mengaku, mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika akan memulai pembelajaran tatap muka . Hal itu terlihat dari pantauan FSGI, pada Oktober lalu yang menyebutkan mayoritas sekolah di pulau Jawa tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi warga sekolah.
Siapa lagi yang bersuara tentang dibukanya sekolah? Tentu saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Mereka meminta pemerintah daerah, tetap harus memperhatikan rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran genap 2020/2021. (Baca juga: Keluhkan Konsultan Asing, Megawati Minta Menteri Nadiem Lakukan Ini)
Hal ini karena masih ada potensi penularan Covid-19. KPAI pun turut mengutarakan kekhawatirannya. "Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol/SOP, maka tunda dulu buka sekolah," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti.
Wacana sekolah tatap muka perlu dikritisi. Pertama, tingkat sebaran Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Perlu bagi pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu.
Kedua, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan libur panjang Natal dan tahun baru diprediksi menjadi klaster baru Covid-19 . Ketiga, risiko keamanan siswa harus diutamakan. (Baca juga: Polemik Rencana Sekolah Tatap Muka, Wakil Wali Kota Bogor: Jangan Gegabah)
Lantas, apa kata siswa dan mahasiswa dengan wacana sekolah tatap muka? Apakah mereka menyambut dengan suka cita atau justru lebih waspada?
"Prime Show" Kamis 26 November 2020 bakal mengundang Dirjen PAUD & Dikdasmen Kemdikbud RI dan 20 pelajar, serta mahasiswa untuk bersuara secara langsung.
Tommy Tjokro akan mengulasnya secara mendalam dalam program "Prime Show", Kamis 26 November 2020, pukul 20.00 WIB secara langsung, hanya di iNews. Acara ini juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.
Keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua melalui komite sekolah. "Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020). (Baca juga: Guru, Kodrat Anak, dan Merdeka Belajar)
Realistiskah kebijakan tersebut? Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI) mengaku, mayoritas sekolah tidak memiliki pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah ketika akan memulai pembelajaran tatap muka . Hal itu terlihat dari pantauan FSGI, pada Oktober lalu yang menyebutkan mayoritas sekolah di pulau Jawa tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi warga sekolah.
Siapa lagi yang bersuara tentang dibukanya sekolah? Tentu saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Mereka meminta pemerintah daerah, tetap harus memperhatikan rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran genap 2020/2021. (Baca juga: Keluhkan Konsultan Asing, Megawati Minta Menteri Nadiem Lakukan Ini)
Hal ini karena masih ada potensi penularan Covid-19. KPAI pun turut mengutarakan kekhawatirannya. "Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol/SOP, maka tunda dulu buka sekolah," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti.
Wacana sekolah tatap muka perlu dikritisi. Pertama, tingkat sebaran Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Perlu bagi pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu.
Kedua, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan libur panjang Natal dan tahun baru diprediksi menjadi klaster baru Covid-19 . Ketiga, risiko keamanan siswa harus diutamakan. (Baca juga: Polemik Rencana Sekolah Tatap Muka, Wakil Wali Kota Bogor: Jangan Gegabah)
Lantas, apa kata siswa dan mahasiswa dengan wacana sekolah tatap muka? Apakah mereka menyambut dengan suka cita atau justru lebih waspada?
"Prime Show" Kamis 26 November 2020 bakal mengundang Dirjen PAUD & Dikdasmen Kemdikbud RI dan 20 pelajar, serta mahasiswa untuk bersuara secara langsung.
Tommy Tjokro akan mengulasnya secara mendalam dalam program "Prime Show", Kamis 26 November 2020, pukul 20.00 WIB secara langsung, hanya di iNews. Acara ini juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.
(poe)
tulis komentar anda