Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun

Sejumlah aspek yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil dengan empat variabel dan 10 indikator di dalamnya. Hak-hak politik dua variabel dan tujuh indikator, serta lembaga demokrasi lima variabel dan 11 indikator. Hasil pengukuran dibuat dalam pembobotan angka yang paling rendah yaitu nol sampai dengan 100 (tertinggi). Angka ini terbagi ke dalam kategori kualitas capaian, antara lain 60< buruk, 60-80 sedang, dan >80 baik.

( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )

Dari hasil pengukuran IDI 2019, terdapat tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'baik' yakni DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalimantan Tenggara (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar tujuh provinsi di atas, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori 'sedang' dan satu provinsi dengan kategori capaian 'buruk'.

IDI pertama kali diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2008. Kala itu, tujuannya adalah untuk membantu perencanaan pembangunan politik.