Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun
Selasa, 24 November 2020 - 16:42 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan IDI 2019 dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Kemenko Polhukam ) baru saja merilis buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2019, Selasa (24/11/2020). Buku IDI tersebut dikeluarkan Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas serta BPS.
Sesuai hasil pengukuran pada tahun 2019, IDI berada di angka 74,29, merupakan yang tertinggi selama 11 rahun. Capaian ini sekaligus mengindikasikan kualitas demokrasi Indonesia di level sedang. Hal ini ditandai hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.
"Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa (24/11/2020).
(Baca: BPS Catat Indeks Demokrasi Jatim Masuk Kategori Sedang)
Mahfud menuturkan, capaian IDI tersebut masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Oleh karenanya, diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.
Dia menjelaskan, di dalam demokrasi itu selalu dihadapkan dengan dua yang saling bertentangan. Disebutkan oleh Mahfud, demokrasi selalu betentangan dengan yang namanya integrasi.
"Indonesia misalnya itu memerlukan demokrasi, karena di wini masyarakatnya sangat majemuk, prural, begitu banyak, sehingga aspirasi harus dikontestasikan, tetapi di saat yang sama Indonesia itu menghendaki integrasi, integrasi itu keutuhan agar tidak pecah," tuturnya.
"Nah, problemnya demokrasi itu menuntut kebebasan, sedangkan integrasi itu menuntut pemaksaan agar orang tetap bersatu. Nah, kadang kala kalau orang terlalu bebas, harus dipaksa, Anda itu terlalu bebas ini mebahayakan sesuatu kesatuan," katanya.
(Baca: Mahfud MD Klaim Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Hanya 2,2%)
Sejumlah aspek yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil dengan empat variabel dan 10 indikator di dalamnya. Hak-hak politik dua variabel dan tujuh indikator, serta lembaga demokrasi lima variabel dan 11 indikator. Hasil pengukuran dibuat dalam pembobotan angka yang paling rendah yaitu nol sampai dengan 100 (tertinggi). Angka ini terbagi ke dalam kategori kualitas capaian, antara lain 60< buruk, 60-80 sedang, dan >80 baik.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Dari hasil pengukuran IDI 2019, terdapat tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'baik' yakni DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalimantan Tenggara (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar tujuh provinsi di atas, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori 'sedang' dan satu provinsi dengan kategori capaian 'buruk'.
IDI pertama kali diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2008. Kala itu, tujuannya adalah untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
Sesuai hasil pengukuran pada tahun 2019, IDI berada di angka 74,29, merupakan yang tertinggi selama 11 rahun. Capaian ini sekaligus mengindikasikan kualitas demokrasi Indonesia di level sedang. Hal ini ditandai hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.
"Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa (24/11/2020).
(Baca: BPS Catat Indeks Demokrasi Jatim Masuk Kategori Sedang)
Mahfud menuturkan, capaian IDI tersebut masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Oleh karenanya, diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.
Dia menjelaskan, di dalam demokrasi itu selalu dihadapkan dengan dua yang saling bertentangan. Disebutkan oleh Mahfud, demokrasi selalu betentangan dengan yang namanya integrasi.
"Indonesia misalnya itu memerlukan demokrasi, karena di wini masyarakatnya sangat majemuk, prural, begitu banyak, sehingga aspirasi harus dikontestasikan, tetapi di saat yang sama Indonesia itu menghendaki integrasi, integrasi itu keutuhan agar tidak pecah," tuturnya.
"Nah, problemnya demokrasi itu menuntut kebebasan, sedangkan integrasi itu menuntut pemaksaan agar orang tetap bersatu. Nah, kadang kala kalau orang terlalu bebas, harus dipaksa, Anda itu terlalu bebas ini mebahayakan sesuatu kesatuan," katanya.
(Baca: Mahfud MD Klaim Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Hanya 2,2%)
Sejumlah aspek yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil dengan empat variabel dan 10 indikator di dalamnya. Hak-hak politik dua variabel dan tujuh indikator, serta lembaga demokrasi lima variabel dan 11 indikator. Hasil pengukuran dibuat dalam pembobotan angka yang paling rendah yaitu nol sampai dengan 100 (tertinggi). Angka ini terbagi ke dalam kategori kualitas capaian, antara lain 60< buruk, 60-80 sedang, dan >80 baik.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Dari hasil pengukuran IDI 2019, terdapat tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'baik' yakni DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalimantan Tenggara (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar tujuh provinsi di atas, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori 'sedang' dan satu provinsi dengan kategori capaian 'buruk'.
IDI pertama kali diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2008. Kala itu, tujuannya adalah untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
(muh)
Lihat Juga :
