Staf Khusus Milenial, Anak Muda Berprestasi yang Dinilai Salah Tempat
Kamis, 16 April 2020 - 10:46 WIB
Anak-anak muda yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Staf Khusus Presiden memperkenalkan diri di hadapan media, di Verranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 21 November 2020. Foto/Setkab
JAKARTA - Keberadaan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi dari kalangan milenial dinilai perlu dievaluasi. Sejak diperkenalkan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada 21 November 2019, kinerja mereka dinilai belum terlihat.
"Staf Khusus Presiden milenial saat ini perlu dievaluasi keberadaannya. Kalau dilihat dari output kinerja memang belum terlihat apa yang mereka kerjakan dengan signifikan," ujar Arif kepada SINDOnews, Kamis (16/4/2020).
Salah satu pilihannya, kata dia, bisa memperkuat dengan mengganti para Stafsus Milenial itu. "Atau dihapus sekalian karena tidak jelas job desk-nya," ujarnya. ( )
Adapun dorongan evaluasi itu muncul setelah Stafsus Presiden Jokowi bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan. Andi menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek sebagai relawan virus Corona.
Surat Andi Taufan Garuda Putra itu sebelumnya dikirimkan ke semua camat di Indonesia. Namun, Andi sudah melayangkan permohonan maaf dan menarik kembali surat tersebut.
"Soal kesalahan Andi Taufan Garuda tentu menjadi pelajaran. Sebaiknya dia segera mundur saja dari Stafsus milenial karena kepercayaan publik sudah hilang," ujar Arif Nurul Imam.
Arif berpendapat, Stafsus milenial itu adalah anak-anak muda yang salah tempat. "Mereka sebetulnya anak-anak muda yang punya prestasi, tapi bukan di bidang politik," tutur Arif.
Menurut dia, cukup wajar jika kesalahan seperti penggunaan kop surat institusi akan terjadi karena inkompeten dan tak memiliki pengalaman soal tata kelola pemerintahan.
"Stafsus milenial seharusnya mereka anak-anak muda yang memiliki pengalaman sosial, advokasi masyarakat kecil dan berinteraksi dengan banyak kelompok masyarakat. Bukan sekadar jago bisnis yang orientasinya selalu profit," tuturnya.
Gaji para Stafsus Milenial sebesar Rp51 juta per bulan dari pajak rakyat pun dikritisi Arif. Gaji itu jauh lebih besar dari gaji menteri yang hanya mencapai Rp18,64 juta per bulan.
"Stafsus milenial saat ini juga hanya pemborosan uang rakyat karena tak memiliki dampak kinerja yang dirasakan oleh publik," kata Arif.
"Staf Khusus Presiden milenial saat ini perlu dievaluasi keberadaannya. Kalau dilihat dari output kinerja memang belum terlihat apa yang mereka kerjakan dengan signifikan," ujar Arif kepada SINDOnews, Kamis (16/4/2020).
Salah satu pilihannya, kata dia, bisa memperkuat dengan mengganti para Stafsus Milenial itu. "Atau dihapus sekalian karena tidak jelas job desk-nya," ujarnya. ( )
Adapun dorongan evaluasi itu muncul setelah Stafsus Presiden Jokowi bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan. Andi menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek sebagai relawan virus Corona.
Surat Andi Taufan Garuda Putra itu sebelumnya dikirimkan ke semua camat di Indonesia. Namun, Andi sudah melayangkan permohonan maaf dan menarik kembali surat tersebut.
"Soal kesalahan Andi Taufan Garuda tentu menjadi pelajaran. Sebaiknya dia segera mundur saja dari Stafsus milenial karena kepercayaan publik sudah hilang," ujar Arif Nurul Imam.
Arif berpendapat, Stafsus milenial itu adalah anak-anak muda yang salah tempat. "Mereka sebetulnya anak-anak muda yang punya prestasi, tapi bukan di bidang politik," tutur Arif.
Menurut dia, cukup wajar jika kesalahan seperti penggunaan kop surat institusi akan terjadi karena inkompeten dan tak memiliki pengalaman soal tata kelola pemerintahan.
"Stafsus milenial seharusnya mereka anak-anak muda yang memiliki pengalaman sosial, advokasi masyarakat kecil dan berinteraksi dengan banyak kelompok masyarakat. Bukan sekadar jago bisnis yang orientasinya selalu profit," tuturnya.
Gaji para Stafsus Milenial sebesar Rp51 juta per bulan dari pajak rakyat pun dikritisi Arif. Gaji itu jauh lebih besar dari gaji menteri yang hanya mencapai Rp18,64 juta per bulan.
"Stafsus milenial saat ini juga hanya pemborosan uang rakyat karena tak memiliki dampak kinerja yang dirasakan oleh publik," kata Arif.
(dam)
tulis komentar anda