MK Klaim Independen Memutus Uji Materiil dan Uji Formil UU Baru KPK
Senin, 16 November 2020 - 05:12 WIB
MK mengklaim akan bersikap independen dalam memutus uji materi dan uji formil UU KPK. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengklaim tetap independen saat nanti memutus tujuh perkara uji materiil dan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( UU KPK ).
Juru Bicara MK, Fajar Laksono Soeroso menyatakan, sidang terakhir tujuh perkara uji materiil dan uji formil UU KPK memang telah berlangsung pada Rabu (14/10/2020). Selepas itu, maka para hakim konstitusi MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dia memastikan, MK dan para hakim konstitusi tetap independen saat nanti memutus tujuh perkara uji materiil dan uji formil UU baru KPK. Untuk itu, MK mempersilakan jika masih ada pihak yang menyangsikan independensi tersebut.
"Soal menyangsikan independensi, sekali lagi sebagai pendapat silakan saja. MK dan para hakim konstitusi tetap independen dalam memutus uji materiil dan uji formil UU a quo (UU baru KPK) sesuai fakta persidangan dan bukti yang ada. Maka mari publik ikut memonitor persidangan," kata Fajar saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (15/11/2020) malam. (Baca juga: Menunggu Putusan MK terhadap UU KPK )
Dia menggariskan, sejauh yang bisa dilakukan MK ialah membuktikan bahwa seluruh proses penanganan perkara dan persidangan terbuka untuk diakses oleh publik. Semua pihak yang terkait dengan perkara uji materiil dan uji formil UU baru KPK diberi ruang dan kesempatan yang seimbang dalam persidangan.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono Soeroso menyatakan, sidang terakhir tujuh perkara uji materiil dan uji formil UU KPK memang telah berlangsung pada Rabu (14/10/2020). Selepas itu, maka para hakim konstitusi MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dia memastikan, MK dan para hakim konstitusi tetap independen saat nanti memutus tujuh perkara uji materiil dan uji formil UU baru KPK. Untuk itu, MK mempersilakan jika masih ada pihak yang menyangsikan independensi tersebut.
"Soal menyangsikan independensi, sekali lagi sebagai pendapat silakan saja. MK dan para hakim konstitusi tetap independen dalam memutus uji materiil dan uji formil UU a quo (UU baru KPK) sesuai fakta persidangan dan bukti yang ada. Maka mari publik ikut memonitor persidangan," kata Fajar saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (15/11/2020) malam. (Baca juga: Menunggu Putusan MK terhadap UU KPK )
Dia menggariskan, sejauh yang bisa dilakukan MK ialah membuktikan bahwa seluruh proses penanganan perkara dan persidangan terbuka untuk diakses oleh publik. Semua pihak yang terkait dengan perkara uji materiil dan uji formil UU baru KPK diberi ruang dan kesempatan yang seimbang dalam persidangan.
Lihat Juga :