Ada Rekonsiliasi, Habib Rizieq Bisa Dapat Penghargaan Seperti Gatot Nurmantyo

JAKARTA - Isu kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke tanah air terus menjadi perbincangan publik. Jika tak ada aral melintang, pria yang akrab disapa Habib Rizieq itu akan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November besok.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, rencana kepulangan HRS yang berlangsung mulus jika dibandingkan dengan isu kepulangan sebelumnya menimbulkan pertanyaan publik. "Atau saya curiga sudah ada deal-deal yang lain," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Senin (9/11/2020).

(Baca: Habib Rizieq, Ulama Alumnus SMP Kristen Bethel yang Tak Pernah Mengenyam Madrasah)



Jerry menduga, kepulangan Habib Rizieq didasari semangat rekonsiliasi antara komponen bangsa pasca tahun politik yang melelahkan. Terlebih, tokoh-tokoh yang selama ini dianggap kritis seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga bakal mendapatkan tanda kehormatan, yaitu bintang jasa mahaputera dari pemerintah. Penghargaan yang sama juga diterima dua "vokalis" DPR yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

"Jadi HRS datang lantaran anaknya akan menikah itu hanya bagian kecil saja. HRS ini memang sungguh fenomenal saat Ahok lengser dia punya peran besar. Saya nilai pemerintah akan memberikan penghargaan pada HRS seperti Fadli Zon dan Fachri Hamzah saat hari kemerdekaan RI lalu," tambahnya.

(Baca: Tak Perlu Resisten, Biarkan Habib Rizieq Pulang dan Lihat Tunggakan Kasusnya)

Sebaliknya, jika pemerintah terkesan 'menghambat' kepulangan HRS, maka hal tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat. Jerry memandang, hal ini kecil kemungkinan diambil oleh pemerintah.

Meski Habib Rizieq menolak kepulangannya disebut karena bantuan pemerintah, Jerry menduga ada perwakilan pemerintah yang sudah menjalin komunikasi intens dengan ulama penggerak Aksi 411 dan Aksi 212 selama berada di Arab Saudi.

"Dalam hal ini Pemerintahan Jokowi cari safety. Indonesia lagi bergejolak demo para buruh dan mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya menutut UU Cipta Kerja dicabut," pungkas dia.