Anggota DPD Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Covid-19
Sabtu, 09 Mei 2020 - 11:49 WIB
"Sehingga saat ada sebuah kebijakan baru yang masih ada kaitan penanggulangan Covid-19, tidak terjadi perbedaan pendapat. Apalagi saling bantah antarinstansi terkait. Semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," tuturnya. (Baca juga: Pusat Minta Daerah Segera Setor Data Penerima Bansos ).
Aturan, kebijakan, dan pernyataan pejabat publik masih kerap saling bertentangan. Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan mudik dan pulang kampung itu berbeda. Terbaru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan membuka lagi semua moda transportasi umum. Padahal, sebelumnya sudah dilarang untuk mencegah pergerakan orang. "Ternyata membuat bingung pemerintah daerah, terutama yang sedang menerapkan PSBB," ucap Fahira.
Selevel kepala daerah saja kebingungan dengan kebijakan pusat yang kerap berubah-ubah apalagi masyarakatnya. Fahira menyarankan, kebijakan apa pun tentang penanggulangan Covid-19 diserahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke publik harus ada prakondisi untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan pemerintah daerah. Merekalah pelaksana dan penanggung jawab PSBB," pungkasnya.
Aturan, kebijakan, dan pernyataan pejabat publik masih kerap saling bertentangan. Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan mudik dan pulang kampung itu berbeda. Terbaru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan membuka lagi semua moda transportasi umum. Padahal, sebelumnya sudah dilarang untuk mencegah pergerakan orang. "Ternyata membuat bingung pemerintah daerah, terutama yang sedang menerapkan PSBB," ucap Fahira.
Selevel kepala daerah saja kebingungan dengan kebijakan pusat yang kerap berubah-ubah apalagi masyarakatnya. Fahira menyarankan, kebijakan apa pun tentang penanggulangan Covid-19 diserahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke publik harus ada prakondisi untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan pemerintah daerah. Merekalah pelaksana dan penanggung jawab PSBB," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :