Ungkap Segera Data Corona
Kamis, 16 April 2020 - 06:33 WIB
Menurut dia, dalam rangka integrasi data dari daerah kepusat, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk aktif melaporkan update data kasus corona di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, proses integrasi data dari daerah ke pusat semakin cepat dilakukan.
Hingga saat ini, situs covid19.go.id yang menjadi pusat informasi pemerintah mengenai penyebaran virus ini belum dicantumkan data sebaran ODP maupun PDP. Data yang dibuka oleh pemerintah nantinya bisa dijadikan pedoman untuk memutus mata rantai penyebaran dan agar masyarakat lebih waspada terhadap penularan virus ini. Dia menegaskan, data sebaran wilayah ODP maupun PDP juga akan segera dibuka untuk transparansi. “Tujuan kita nantinya bukan hanya jumlah, tetapi juga sebaran,” tegasnya.
Yuri lantas memberikan contoh seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan update data situasi terkini perkembangan Covid-19 di daerahnya kepada pemerintah pusat. “Ini (Sumsel) yang sudah lapor, yang lain kita minta seperti ini. Nantinya akumulasi seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Yuri menjelaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo meningkatkan status dengan menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional non alam, maka transparansi informasi dalam penanganan virus corona harus dilakukan. Pasalnya, seluruh data yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya harus sampai kepusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, dan satu jaring data.
Untuk itu, dia juga meminta pentingnya penanggulan bencana nasional virus dikoordinasikan oleh gugus tugas dengan sinergi dari semua institusi. Institusi dimaksud adalah kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam konteks koordinasi di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota akan berperan sebagai kepala gugus tugas di daerahnya masing-masing. (Binti Mufarida/Lukman Hakim/Kiswondari/Abdul Rochim)
Hingga saat ini, situs covid19.go.id yang menjadi pusat informasi pemerintah mengenai penyebaran virus ini belum dicantumkan data sebaran ODP maupun PDP. Data yang dibuka oleh pemerintah nantinya bisa dijadikan pedoman untuk memutus mata rantai penyebaran dan agar masyarakat lebih waspada terhadap penularan virus ini. Dia menegaskan, data sebaran wilayah ODP maupun PDP juga akan segera dibuka untuk transparansi. “Tujuan kita nantinya bukan hanya jumlah, tetapi juga sebaran,” tegasnya.
Yuri lantas memberikan contoh seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan update data situasi terkini perkembangan Covid-19 di daerahnya kepada pemerintah pusat. “Ini (Sumsel) yang sudah lapor, yang lain kita minta seperti ini. Nantinya akumulasi seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Yuri menjelaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo meningkatkan status dengan menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional non alam, maka transparansi informasi dalam penanganan virus corona harus dilakukan. Pasalnya, seluruh data yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya harus sampai kepusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, dan satu jaring data.
Untuk itu, dia juga meminta pentingnya penanggulan bencana nasional virus dikoordinasikan oleh gugus tugas dengan sinergi dari semua institusi. Institusi dimaksud adalah kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam konteks koordinasi di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota akan berperan sebagai kepala gugus tugas di daerahnya masing-masing. (Binti Mufarida/Lukman Hakim/Kiswondari/Abdul Rochim)
(yuds)
Lihat Juga :