Ungkap Segera Data Corona
Kamis, 16 April 2020 - 06:33 WIB
Pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, perlu secepatnya membuka data persebaran wabah corona (Covid-19) secara utuh. Foto/Koran SINDO
JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, perlu secepatnya membuka data persebaran wabah corona (Covid-19) secara utuh.
Transparansi perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui kondisi lingkungan sekitar dan menjadikan panduan kewaspadaan, termasuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dorongan ini diantaranya disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dan anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Transparansi juga urgen disampaikan mengingat ada data “lonjakan” kasus corona.
Seperti disampaikan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto, hingga per 15 April 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat 165.549 berstatus orang dalam pemantauan (ODP), dan 11.165 pasien dalam pengawasan (PDP). Dari jumlah tersebut, yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 5.136 orang.
Berdasar data, DKI Jakarta tetap menjadi pusat penyebaran corona dengan 2.474 kasus positif, disusul Jawa Barat (559), Jawa Timur (499), Jawa Tengah (292), dan Banten (281). Di luar Jawa, Sulawesi Selatan mengkalkulasi kasus terbanyak dengan jumlah 242 kasus dan Sumatera Utara 78 kasus. Yang mengejutkan, Papua memiliki 75 kasus.
“Dengan begitu (transparansi data, Red), masyarakat bisa melihat secara baik data-data itu dan kita berharap bisa menim bulkan kesadaran bersama untuk menghindari dan ikut berpartisipasi dalam penyebaran virus corona ini, dengan data-data itu tidak sesederhana yang dipikiran kita. Ada lebih dari 100.000 orang yang dinyatakan dan untuk memastikan itu perlu mengikuti serangkaian tes,” kata Saleh Daulay kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, transparansi data bukan hanya ditingkat pusat, melainkan juga hingga daerah-daerah. Dengan pemetaan ini, dia meyakini akan bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengantisipasi jumlah kasus di daerah tersebut tidak meningkat dan masyarakat juga lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan keluarganya.
“Dengan membuka data itu, kita bisa membuka peta persebaran daerah-daerah merah dan rawan. Masyarakat secara luas bisa mengantisipasi agar bisa menghindari tempat-tempat tersebut dan mereka juga bisa mengingatkan kepada keluarganya dan juga orang-orang sekitarnya tentang bahaya dari pada virus corona ini,” imbuh Saleh.
Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu lantas menuturkan, kalau cuma datanya tanpa daerah pemetaannya, sangat mungkin masyarakat akan berpikir bahwa pandemi ini hanya ada di zona tertentu atau daerah tertentu saja. Padahal, di daerah lain di seluruh provinsi pun sebetulnya sudah menyebar. Pemda pun akan lebih mudah membuat kebijakan untuk mengatasinya.
“Dan saya juga yakin, masyarakat di daerah yang disebutkan banyak yang positif, yang sudah banyak ODP-nya tidak keberatan daerahnya disebut, justru kita membantu mereka dalam melakukan antisipatif sehingga mereka dan keluarganya terjaga,” pungkasnya.
Transparansi perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui kondisi lingkungan sekitar dan menjadikan panduan kewaspadaan, termasuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dorongan ini diantaranya disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dan anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Transparansi juga urgen disampaikan mengingat ada data “lonjakan” kasus corona.
Seperti disampaikan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto, hingga per 15 April 2020 pukul 12.00 WIB, tercatat 165.549 berstatus orang dalam pemantauan (ODP), dan 11.165 pasien dalam pengawasan (PDP). Dari jumlah tersebut, yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 5.136 orang.
Berdasar data, DKI Jakarta tetap menjadi pusat penyebaran corona dengan 2.474 kasus positif, disusul Jawa Barat (559), Jawa Timur (499), Jawa Tengah (292), dan Banten (281). Di luar Jawa, Sulawesi Selatan mengkalkulasi kasus terbanyak dengan jumlah 242 kasus dan Sumatera Utara 78 kasus. Yang mengejutkan, Papua memiliki 75 kasus.
“Dengan begitu (transparansi data, Red), masyarakat bisa melihat secara baik data-data itu dan kita berharap bisa menim bulkan kesadaran bersama untuk menghindari dan ikut berpartisipasi dalam penyebaran virus corona ini, dengan data-data itu tidak sesederhana yang dipikiran kita. Ada lebih dari 100.000 orang yang dinyatakan dan untuk memastikan itu perlu mengikuti serangkaian tes,” kata Saleh Daulay kepada KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, transparansi data bukan hanya ditingkat pusat, melainkan juga hingga daerah-daerah. Dengan pemetaan ini, dia meyakini akan bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengantisipasi jumlah kasus di daerah tersebut tidak meningkat dan masyarakat juga lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan keluarganya.
“Dengan membuka data itu, kita bisa membuka peta persebaran daerah-daerah merah dan rawan. Masyarakat secara luas bisa mengantisipasi agar bisa menghindari tempat-tempat tersebut dan mereka juga bisa mengingatkan kepada keluarganya dan juga orang-orang sekitarnya tentang bahaya dari pada virus corona ini,” imbuh Saleh.
Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu lantas menuturkan, kalau cuma datanya tanpa daerah pemetaannya, sangat mungkin masyarakat akan berpikir bahwa pandemi ini hanya ada di zona tertentu atau daerah tertentu saja. Padahal, di daerah lain di seluruh provinsi pun sebetulnya sudah menyebar. Pemda pun akan lebih mudah membuat kebijakan untuk mengatasinya.
“Dan saya juga yakin, masyarakat di daerah yang disebutkan banyak yang positif, yang sudah banyak ODP-nya tidak keberatan daerahnya disebut, justru kita membantu mereka dalam melakukan antisipatif sehingga mereka dan keluarganya terjaga,” pungkasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda