Pusat Minta Daerah Segera Setor Data Penerima Bansos
Jum'at, 08 Mei 2020 - 19:10 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Fotp/Dok SINDOews
JAKARTA - Pendistribusian bantuan sosial masih terkendala data penerima, khususnya bantuan sosial jenis bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dana Desa.
Seperti diketahui, dua bantuan ini sama-sama bersumber langsung dari APBN, sehingga tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. "Kami sangat berharap daerah dalam hal ini pemkab dan pemkot memberikan kami data yang akurat. Sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (8/5/2020).
Dia mengatakan, BLT dari Kemensos akan disalurkan untuk 9 juta keluarga penerima. Data penerima tidak saja berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda diberikan kelonggaran untuk memberikan data lain terkait keluarga yang terdampak Covid-19. (
).
"Dari target 9 juta KK hari ini, kami belum mendapatkan 100% 9 juta KK dari daerah. Yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK. Sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya," ungkapnya.
Juliari mengatakan telah menginformasikan kepada daerah agar segera mengirimkan datanya. Setidaknya, sebanyak 1,2 juta data keluarga penerima yang masih ditunggu dari daerah. "Kami tentunya sangat berkepentingan koordinasi dengan daerah baik dalam rangka pendataan yang akurat. Sehingga pada saat penyaluran baik bansos sembako dan bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu yang ingin kami laporkan semoga pelaksanaannya bisa lebih lancar dan bisa sesuai harapan."
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, tidak ada tumpang tindih antara penerima bansos pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data yang dipakai Kemensos berasal dari daerah. "Ya tentunya kita harapkan apabila yang sudah dikirim daerah ke Kemensos untuk terima bansos tunai dari Kemensos, maka tidak diberikan lagi bansos tunai oleh pemda. Karena datanya kan dari mereka sendiri, jadi harusnya mereka sudah ada datanya sehingga bansos APBD tidak tumpang tindih," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Dia meminta agar kepala daerah mempercepat pendataan penerima BLT Dana Desa. Dia juga meminta agar kepala daerah melakukan sinkronisasi terhadap data tersebut.
"Saya harap seluruh kades melakukan percepatan dari data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT desa. Karena duit ada di desa, penyaluran desa, tapi biar tepat sasaran harus ada sinkronisasi dari kepala daerah bupati/wali kota. Jadi saya harap bupati/wali kota segera disinkronisasi agar desa bisa disalurkan," katanya.
Dia juga menekankan agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima bansos. "Untuk ketercukupan ini salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari satu kebijakan. Itulah kenapa sejak awal, dalam konteks BLT desa, harus mereka yang belum mendapat PKH, BPNT, bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan Prakerja," pungkasnya.
Seperti diketahui, dua bantuan ini sama-sama bersumber langsung dari APBN, sehingga tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. "Kami sangat berharap daerah dalam hal ini pemkab dan pemkot memberikan kami data yang akurat. Sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat," kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (8/5/2020).
Dia mengatakan, BLT dari Kemensos akan disalurkan untuk 9 juta keluarga penerima. Data penerima tidak saja berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda diberikan kelonggaran untuk memberikan data lain terkait keluarga yang terdampak Covid-19. (
Baca Juga
"Dari target 9 juta KK hari ini, kami belum mendapatkan 100% 9 juta KK dari daerah. Yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK. Sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya," ungkapnya.
Juliari mengatakan telah menginformasikan kepada daerah agar segera mengirimkan datanya. Setidaknya, sebanyak 1,2 juta data keluarga penerima yang masih ditunggu dari daerah. "Kami tentunya sangat berkepentingan koordinasi dengan daerah baik dalam rangka pendataan yang akurat. Sehingga pada saat penyaluran baik bansos sembako dan bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu yang ingin kami laporkan semoga pelaksanaannya bisa lebih lancar dan bisa sesuai harapan."
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, tidak ada tumpang tindih antara penerima bansos pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data yang dipakai Kemensos berasal dari daerah. "Ya tentunya kita harapkan apabila yang sudah dikirim daerah ke Kemensos untuk terima bansos tunai dari Kemensos, maka tidak diberikan lagi bansos tunai oleh pemda. Karena datanya kan dari mereka sendiri, jadi harusnya mereka sudah ada datanya sehingga bansos APBD tidak tumpang tindih," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Dia meminta agar kepala daerah mempercepat pendataan penerima BLT Dana Desa. Dia juga meminta agar kepala daerah melakukan sinkronisasi terhadap data tersebut.
"Saya harap seluruh kades melakukan percepatan dari data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT desa. Karena duit ada di desa, penyaluran desa, tapi biar tepat sasaran harus ada sinkronisasi dari kepala daerah bupati/wali kota. Jadi saya harap bupati/wali kota segera disinkronisasi agar desa bisa disalurkan," katanya.
Dia juga menekankan agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima bansos. "Untuk ketercukupan ini salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari satu kebijakan. Itulah kenapa sejak awal, dalam konteks BLT desa, harus mereka yang belum mendapat PKH, BPNT, bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan Prakerja," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda