Pemerintah-DPR Diminta Tidak Lepas Tanggung jawab

Sebab, kata Adi, dulu ketika menetapkan pilkada serentak, Pemerintah dan DPR menyatakan semangatnya atas nama bangsa dan negara dengan saling berpegangan tangan. "Giliran ada pelanggaran saling tuding, tidak atas nama bangsa, tidak atas nama negara, lalu pemrrintah dan DPR bagaimana perannya yang paling getol dan semangat untuk pilkada itu harus lanjut," tuturnya.

Persoalannya, kata Adi, bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, siapa yang berhak menindak? "Kata Bawaslu itu bukan domain mereka, ataukah pemerintah bahwa penanggulangan ini terpusat di negara. Kalau lepas tanggungjawab, korbannya nyawa. Jangan hanya semangat membahas pilkada atas nama bangsa dan negara. Mestinya atas nama bangsa dan negara juga pelanggar protokol kesehatan itu harus ditindak. Itu saja, tak ada pilihan lain, tak ada negosiasi," katanya.(Baca juga: Prajurit TNI AD Berjibaku Cerdaskan Generasi di Batas Negeri ).

Adi mengatakan, sejak awal dirinya keras menyuarakan agar bagi pelanggar protokol kesehatan agar didiskualifikasi. "Ya karena begini akibatnya, pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilanggar sebenarnya. Begitu letak rumitnya pilkada di tengah pandemi," tuturnya.