Evaluasi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Politikus PKS Mardani Ali Sera Beri Nilai 5
Rabu, 21 Oktober 2020 - 09:32 WIB
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan, pembahasan selama pandemi Covid-19 membuat terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, maupun penyempurnaan UU tersebut. Bahkan, pembahasannya cenderung tertutup dan minim transparansi.
Selain masalah legislasi, pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin juga dikritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah kerap berbeda kebijakan. Bahkan, saat awal pandemi merebak di Indonesia terjadi perdebatan antara lockdown atau tidak.
"Ditambah tidak sistematisnya penanganan yang pemerintah lakukan dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengutak-atik gugus tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Imbasnya, angka (kasus) Covid-19 kian mengkhawatirkan," paparnya.
Pada awal masa periode kedua pemerintah Jokowi ini, perekonomian tidak menggeliat. Salah satunya, disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dibatas.
Namun, menurut Mardani, melihat kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Dia mengutip data salah satu media nasional, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen atau 26,24 juta.
"Mungkin Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf," pungkasnya.
Selain masalah legislasi, pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin juga dikritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah kerap berbeda kebijakan. Bahkan, saat awal pandemi merebak di Indonesia terjadi perdebatan antara lockdown atau tidak.
"Ditambah tidak sistematisnya penanganan yang pemerintah lakukan dan tidak diikuti dengan kebijakan publik berbasis sains. Kerap kali mengutak-atik gugus tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri. Imbasnya, angka (kasus) Covid-19 kian mengkhawatirkan," paparnya.
Pada awal masa periode kedua pemerintah Jokowi ini, perekonomian tidak menggeliat. Salah satunya, disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dibatas.
Namun, menurut Mardani, melihat kebijakan pro masyarakat miskin masih jauh panggang dari api. Dia mengutip data salah satu media nasional, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen atau 26,24 juta.
"Mungkin Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian terlihat gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda