Pertemuan Jokowi dan PM Jepang Soroti Situasi Laut China Selatan
Selasa, 20 Oktober 2020 - 22:13 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuannya dengan dengan PM Jepang Yoshihide Suga bersepakat tetap menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan. Foto/Setkab
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuannya dengan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga bersepakat untuk tetap menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan.
(Baca juga: Tips Mengasuh dan Merawat Bayi di Masa Pandemi Covid-19)
Seperti diketahui hari ini PM Suga melakukan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak dilantik September lalu. (Baca juga: Bubarkan Balap Liar di Medan, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan)
"Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Bogor, Selasa (20/10/2020).
Selain itu Jokowi juga menekankan pentingnya sprit kerja sama. Terutama di tengah menguatnya rivalitas yang semakin menajam di tengah kekuatan besar dunia.
"Spirit kerja sama inklusif perlu juga terus dimajukan dalam kerja sama Indo-Pasific sebagaimana tercermin dalam Asean Outlook Indo-Pacific," ujarnya.
Sementara itu PM Yoshihide Suga mengatakan bahwa Jepang akan mendukung Indonesia demu terciptanya kawasan yang dampai. Menurutnya kunjungannya ini memperkokoh ini.
"Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini berlandaskan kemitraan strategi negara kita yang diperkokoh dengan kunjungan saya kali ini," ungkapnya.
Dia menyebut Indonesia dan Jepang akan bergandengan erat terkait isu Korea Utara dan Laut China Selatan.
"Sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut China selatan, kami sepakat Jepang dan Indonesia kerja sama dengan erat. Saya minta kerja sama Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Suga juga mengungkapkan, akan mengkongkritkan kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara. Hal ini mempertimbangkan perubahan situasi di kawasan
"Kami sepakat mengadakan pertemuan two plus two dalam waktu tidak lama dan mempercepat pembahasan pengalihan peralatan peralihan teknologi pertahanan dan mendorong pengembangan SDM. Termasuk penegakan hukum di laut," pungkasnya.
(Baca juga: Tips Mengasuh dan Merawat Bayi di Masa Pandemi Covid-19)
Seperti diketahui hari ini PM Suga melakukan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak dilantik September lalu. (Baca juga: Bubarkan Balap Liar di Medan, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan)
"Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Bogor, Selasa (20/10/2020).
Selain itu Jokowi juga menekankan pentingnya sprit kerja sama. Terutama di tengah menguatnya rivalitas yang semakin menajam di tengah kekuatan besar dunia.
"Spirit kerja sama inklusif perlu juga terus dimajukan dalam kerja sama Indo-Pasific sebagaimana tercermin dalam Asean Outlook Indo-Pacific," ujarnya.
Sementara itu PM Yoshihide Suga mengatakan bahwa Jepang akan mendukung Indonesia demu terciptanya kawasan yang dampai. Menurutnya kunjungannya ini memperkokoh ini.
"Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini berlandaskan kemitraan strategi negara kita yang diperkokoh dengan kunjungan saya kali ini," ungkapnya.
Dia menyebut Indonesia dan Jepang akan bergandengan erat terkait isu Korea Utara dan Laut China Selatan.
"Sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut China selatan, kami sepakat Jepang dan Indonesia kerja sama dengan erat. Saya minta kerja sama Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Suga juga mengungkapkan, akan mengkongkritkan kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara. Hal ini mempertimbangkan perubahan situasi di kawasan
"Kami sepakat mengadakan pertemuan two plus two dalam waktu tidak lama dan mempercepat pembahasan pengalihan peralatan peralihan teknologi pertahanan dan mendorong pengembangan SDM. Termasuk penegakan hukum di laut," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda