Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, COVID-19 Pengaruhi Kehidupan Sosial-Politik
Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:50 WIB
Berbagai persoalan muncul di tahun pertama Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang paling mencolok adalah hantaman pandemi COVID-19 yang terus mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hari ini genap berusia 1 tahun. Berbagai persoalan muncul di tahun pertama Kabinet Indonesia Maju, yang paling mencolok adalah hantaman pandemi COVID-19 yang terus mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Reseach and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab melihat, sektor ekonomi menjadi cobaan berat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. "Sejak COVID-19 menyebar, praktis sendi perekonomian, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, UMKM, porak-poranda. Pendapatan masyarakat melemah beriringan dengan banyaknya pekerja yang di-PHK dan dirumahkan," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Fadhli menyatakan, adanya berbagai regulasi dan bantuan sosial diharapkan menjadi suplemen guna mencegah dampak keterpurukan ekonomi walaupun itu bukanlah langkah strategis pemerintah dalam upaya meredam resesi. ( )
Ia menuturkan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Ia menyebut, penyebaran COVID-19 menjadi pukulan telak bagi seluruh sendi-sendi masyarakat. Penyakit ini melumpuhkan hampir seluruh aktivitas ruang publik yang berdampak pada keterpurukan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, agama bahkan budaya.
Dia melihat, pentingnya upaya pencegahan terhadap masifnya penyebaran virus ini perlu menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini.
Selain itu, lanjut Fadhli, sektor politik juga ikut mewarnai 1 tahun Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya penangkapan dan pemenjaraan aktivis sejak pemerintahan ini berjalan perlu menjadi koreksi bersama di tengah perkembangan demokrasi Tanah Air. "Layaknya sebuah negara demokrasi, maka gerakan penyeimbang dan kritis perlu mendapat ruang lebar dalam hal membangun bangsa ke depan," ujar dia. (
)
Masih soal politik, Fadhli menyatakan, kurang lebih sebulan lagi Indonesia akan dihadapkan dengan salah satu rutinitas politik yakni, Pilkada serentak 2020 di 270 wilayah/daerah. Pilkada kali ini akan menjadi yang pertama kali di tengah keterbatasan, lantaran adanya wabah COVID-19.
Untuk itu, alumnus UIN Jakarta ini menyarankan perlu ada langkah taktis maupun strategis dari seluruh stakeholder guna menyukseskan pesta demokrasi lokal tersebut. Pemerintah dan penyelenggara pilkada harus betul-betul meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih pemimpinnya.
"Jangan sampai Pilkada serentak menjadi klaster baru penyebaran COVID, karena lemahnya penegakan protokol kesehatan atau menjadi ajang jual beli suara karena lemahnya pengawasan," katanya.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Reseach and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab melihat, sektor ekonomi menjadi cobaan berat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. "Sejak COVID-19 menyebar, praktis sendi perekonomian, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, UMKM, porak-poranda. Pendapatan masyarakat melemah beriringan dengan banyaknya pekerja yang di-PHK dan dirumahkan," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Fadhli menyatakan, adanya berbagai regulasi dan bantuan sosial diharapkan menjadi suplemen guna mencegah dampak keterpurukan ekonomi walaupun itu bukanlah langkah strategis pemerintah dalam upaya meredam resesi. ( )
Ia menuturkan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Ia menyebut, penyebaran COVID-19 menjadi pukulan telak bagi seluruh sendi-sendi masyarakat. Penyakit ini melumpuhkan hampir seluruh aktivitas ruang publik yang berdampak pada keterpurukan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, agama bahkan budaya.
Dia melihat, pentingnya upaya pencegahan terhadap masifnya penyebaran virus ini perlu menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini.
Selain itu, lanjut Fadhli, sektor politik juga ikut mewarnai 1 tahun Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya penangkapan dan pemenjaraan aktivis sejak pemerintahan ini berjalan perlu menjadi koreksi bersama di tengah perkembangan demokrasi Tanah Air. "Layaknya sebuah negara demokrasi, maka gerakan penyeimbang dan kritis perlu mendapat ruang lebar dalam hal membangun bangsa ke depan," ujar dia. (
Baca Juga
Masih soal politik, Fadhli menyatakan, kurang lebih sebulan lagi Indonesia akan dihadapkan dengan salah satu rutinitas politik yakni, Pilkada serentak 2020 di 270 wilayah/daerah. Pilkada kali ini akan menjadi yang pertama kali di tengah keterbatasan, lantaran adanya wabah COVID-19.
Untuk itu, alumnus UIN Jakarta ini menyarankan perlu ada langkah taktis maupun strategis dari seluruh stakeholder guna menyukseskan pesta demokrasi lokal tersebut. Pemerintah dan penyelenggara pilkada harus betul-betul meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih pemimpinnya.
"Jangan sampai Pilkada serentak menjadi klaster baru penyebaran COVID, karena lemahnya penegakan protokol kesehatan atau menjadi ajang jual beli suara karena lemahnya pengawasan," katanya.
(abd)
tulis komentar anda