Setahun Jokowi, Momentum Evaluasi
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:38 WIB
Belum lagi soal runyamnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), penanganan pengangguran baru, hingga kisruh distribusi bantuan sosial membuat tugas pemerintahan saat ini makin berat. Tentu di luar itu masih banyak pekerjaan rumah lain pemerintahan ini yang perlu segera ditangani. Bagi Jokowi, satu tahun pemerintahan ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem kerja yang dibuat berikut rapor kinerja para pembantunya. Evaluasi ini adalah keniscayaan dalam kerangka membangun pemerintahan yang efektif. Lebih-lebih, dalam masa pandemi ini, mendesak dibutuhkan pemerintahan yang tak asal bekerja, tapi juga responsif sekaligus adaptif.
Tentu konsekuensi evaluasi ini adalah bongkar pasang posisi. Pada titik ini, sebagai presiden, Jokowi dituntut memiliki keteguhan prinsip agar tak mudah mendapat masukan-masukan yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok, partai, dan sebagainya. Indikasi intervensi mereka sudah banyak terlihat. Gaung reshuffle hari-hari ini makin nyaring terdengar. Makin terang lagi manakala ada beberapa kelompok atau partai yang sudah berani blak-blakan saling serang. Muaranya sudah pasti ditebak, yakni politik belah bambu, memenangkan kelompoknya dan berupaya melenyapkan kelompok lain. Berbagai dalih dan narasi pun banyak dibuat. Tapi, tujuannya tetap sama, yaitu untuk kepentingan sempit parpolnya atau kelompoknya sendiri.
Di periode kedua pemerintahannya saat ini, Jokowi sejatinya makin dihadapkan pada pertaruhan besar. Di tengah berbagai tekanan plus pandemi Covid-19 yang belum mampu sepenuhnya terkendali, Jokowi sangat membutuhkan dukungan politis sekaligus perangkat pembantu yang makin mumpuni. Tanpa itu, kepercayaan publik (public trust) akan kian mudah terdegradasi. Lebih-lebih, jika berbagai program dan kebijakan tak mampu banyak menjangkau harapan publik. Satu tahun adalah masa tepat untuk evaluasi dan melanjutkan pahatan legacy yang benar-benar bisa memberikan ketenangan sekaligus keteladanan bagi anak negeri.
Tentu konsekuensi evaluasi ini adalah bongkar pasang posisi. Pada titik ini, sebagai presiden, Jokowi dituntut memiliki keteguhan prinsip agar tak mudah mendapat masukan-masukan yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok, partai, dan sebagainya. Indikasi intervensi mereka sudah banyak terlihat. Gaung reshuffle hari-hari ini makin nyaring terdengar. Makin terang lagi manakala ada beberapa kelompok atau partai yang sudah berani blak-blakan saling serang. Muaranya sudah pasti ditebak, yakni politik belah bambu, memenangkan kelompoknya dan berupaya melenyapkan kelompok lain. Berbagai dalih dan narasi pun banyak dibuat. Tapi, tujuannya tetap sama, yaitu untuk kepentingan sempit parpolnya atau kelompoknya sendiri.
Di periode kedua pemerintahannya saat ini, Jokowi sejatinya makin dihadapkan pada pertaruhan besar. Di tengah berbagai tekanan plus pandemi Covid-19 yang belum mampu sepenuhnya terkendali, Jokowi sangat membutuhkan dukungan politis sekaligus perangkat pembantu yang makin mumpuni. Tanpa itu, kepercayaan publik (public trust) akan kian mudah terdegradasi. Lebih-lebih, jika berbagai program dan kebijakan tak mampu banyak menjangkau harapan publik. Satu tahun adalah masa tepat untuk evaluasi dan melanjutkan pahatan legacy yang benar-benar bisa memberikan ketenangan sekaligus keteladanan bagi anak negeri.
(bmm)
Lihat Juga :