Dihantam Covid, Kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Tak Maksimal
Senin, 19 Oktober 2020 - 18:18 WIB
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, belum satupun janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin yang ditunaikan.
Menurut Saleh, di tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin atau di periode kedua kepemimpinan Jokowi ini memang banyak menghadapi kendala besar. Salah satunya pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot)
Karena itu, lanjutnya, janji-janji kampanyenya belum ada yang bisa terlaksana. “Lima bulan pasca dilantik kita dihadapkan dengan persoalan Covid-19 yang luar biasa menyita perhatian dan bukan hanya menghabiskan pikiran, tapi juga anggaran. Karena itu, yang diinginkan Presiden Jokowi pada masa kampanye yang lalu itu secara umum belum bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Saleh saat dihubungi SINDO Media, Senin (19/10/2020). (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak Populer)
Saleh melihat, program-program kegiatan dan juga anggaran yang ada dialihkan dan direalokasi untuk penyelesaian Covid-19. Program yang berjalan pun terkendala akibat pandemi ini. Seperti misalnya program Kartu Prakerja, rencananya program pelatihan kerja dilaksanakan secara offline atau tatap muka, tapi karena di masa pandemi Covid-19 ini tidak mungkin dilakukan secara tatap muka dan diubah menggunakan metode daring. (Baca juga:Minta Ada Pelatihan Treatment Vaksin COVID-19, Jokowi: Ini Bukan Barang Gampang)
“Ini justru menimbulkan kontroversi, banyak kritik dan masukan yang disampaikan. Satu contoh yang mesti diperhatikan,” ujarnya.
Begitu juga sektor pendidikan, Saleh menambahkan, ada beberapa program-program yang ingin dilaksanakan pada periode ini terkendala Covid-19. Kegiatan belajar mengajar (KBM) sendiri tidak ada yang dilaksanakan secara langsung dan dilaksanakan secara daring, maka program-program di bidang pendidikan tidak ada yang terlaksana sebagaimana yang direncakan.
“Ini katanya Ujian Nasional mau dihapuskan tetapi kita belum tahu apa alternatif pemerintah untuk melaksanakan UN. Padahal, sebentar lagi UN itu sudah harus dilaksanakan,” imbuh Saleh.
Untuk penegakan hukum, Ketua DP PAN ini melihat penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan, tapi karena adanya Covid-19 cukup terganggu. Ada orang-orang yang sudah dipenjara, tapi karena penjaranya over kapasitas, dibebaskan untuk sebagian narapidana untuk hukuman-hukuman tertentu atau tipiring (tindak pidana ringan). Kemudian, orang yang melanggar protokol kesehatan juga tidak dihukum secara tegas dan keras.
“Kalau sanksinya 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta itu kan agak berat, bisa jadi banyak yang ditangkap. Kalau banyak orang yang ditangkap kan nggak muat penjaranya. Nah itu yang jadi problem juga, orang yang sudah masuk aja disuruh keluar, apalagi orang yang mau dimasukin ke dalam,” kata Saleh.
Menurut Saleh, di tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin atau di periode kedua kepemimpinan Jokowi ini memang banyak menghadapi kendala besar. Salah satunya pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot)
Karena itu, lanjutnya, janji-janji kampanyenya belum ada yang bisa terlaksana. “Lima bulan pasca dilantik kita dihadapkan dengan persoalan Covid-19 yang luar biasa menyita perhatian dan bukan hanya menghabiskan pikiran, tapi juga anggaran. Karena itu, yang diinginkan Presiden Jokowi pada masa kampanye yang lalu itu secara umum belum bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Saleh saat dihubungi SINDO Media, Senin (19/10/2020). (Baca juga:Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak Populer)
Saleh melihat, program-program kegiatan dan juga anggaran yang ada dialihkan dan direalokasi untuk penyelesaian Covid-19. Program yang berjalan pun terkendala akibat pandemi ini. Seperti misalnya program Kartu Prakerja, rencananya program pelatihan kerja dilaksanakan secara offline atau tatap muka, tapi karena di masa pandemi Covid-19 ini tidak mungkin dilakukan secara tatap muka dan diubah menggunakan metode daring. (Baca juga:Minta Ada Pelatihan Treatment Vaksin COVID-19, Jokowi: Ini Bukan Barang Gampang)
“Ini justru menimbulkan kontroversi, banyak kritik dan masukan yang disampaikan. Satu contoh yang mesti diperhatikan,” ujarnya.
Begitu juga sektor pendidikan, Saleh menambahkan, ada beberapa program-program yang ingin dilaksanakan pada periode ini terkendala Covid-19. Kegiatan belajar mengajar (KBM) sendiri tidak ada yang dilaksanakan secara langsung dan dilaksanakan secara daring, maka program-program di bidang pendidikan tidak ada yang terlaksana sebagaimana yang direncakan.
“Ini katanya Ujian Nasional mau dihapuskan tetapi kita belum tahu apa alternatif pemerintah untuk melaksanakan UN. Padahal, sebentar lagi UN itu sudah harus dilaksanakan,” imbuh Saleh.
Untuk penegakan hukum, Ketua DP PAN ini melihat penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan, tapi karena adanya Covid-19 cukup terganggu. Ada orang-orang yang sudah dipenjara, tapi karena penjaranya over kapasitas, dibebaskan untuk sebagian narapidana untuk hukuman-hukuman tertentu atau tipiring (tindak pidana ringan). Kemudian, orang yang melanggar protokol kesehatan juga tidak dihukum secara tegas dan keras.
“Kalau sanksinya 1 tahun penjara atau denda Rp100 juta itu kan agak berat, bisa jadi banyak yang ditangkap. Kalau banyak orang yang ditangkap kan nggak muat penjaranya. Nah itu yang jadi problem juga, orang yang sudah masuk aja disuruh keluar, apalagi orang yang mau dimasukin ke dalam,” kata Saleh.
tulis komentar anda