Polemik Ruangguru Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva Devara Siap Mundur dari Stafsus Presiden
Rabu, 15 April 2020 - 18:28 WIB
JAKARTA - Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara membantah ada konflik kepentingan terkait perusahaannya yang dipimpinnya, Ruangguru, yang ditunjuk menjadi mitra program Kartu Prakerja. Belva menyatakan siap mundur dari jabatan stafsus.
"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apa pun," tutur Belva dikutip dari akun Twitter-nya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020).
Ia menegaskan, sejak awal tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun di program Kartu Prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).
Penentuan mitra dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO tanpa intervensi siapa pun. Total ada delapan mitra yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.
Para mitra termasuk e-commerce pun juga membuka platform-nya untuk mitra umum sehingga total puluhan mitra yang berpartisipasi di program tersebut. Proses ini mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kami hanyalah satu 'toko' dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via Prakerja," tegas dia.
Belva menilai, penerima manfaat Prakerja bebas memilih sendiri dan membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umumnya.
"Perlu diluruskan bahwa kebijakan Prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019. Kebijakan program Prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus," ujarnya.
Sedari awal sebelum menerima posisi stafsus, Belva sudah menanyakan apakah harus mundur dari perusahaan yang dirintisnya. Namun, pihak Istana menjawab pengunduran itu tidak perlu. Hal itu kemudian menjadi dasarnya menerima tawaran sebagai Stafsus Presiden Jokowi. "Saya hanya berpegang pada pernyataan Istana tersebut dan niat saya hanya kontribusi sebisa saya di bidang yang saya kuasai. Itulah kenapa kebanyakan program saya sebenarnya di digital services," ujarnya.
Kendati tidak ada yang dilanggar secara hukum dan demi menghindari persepsi banyak pihak, dirinya menyatakan siap dan sudah menawarkan untuk mundur. "Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami bukan hanya masalah saya mau atau tidak," ujar dia.
Lihat Juga: Yovie Widianto Jabat Staf Khusus Presiden, Pengalaman di Industri Kreatif Jadi Modal Utama
"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apa pun," tutur Belva dikutip dari akun Twitter-nya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020).
Ia menegaskan, sejak awal tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun di program Kartu Prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).
Penentuan mitra dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO tanpa intervensi siapa pun. Total ada delapan mitra yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.
Para mitra termasuk e-commerce pun juga membuka platform-nya untuk mitra umum sehingga total puluhan mitra yang berpartisipasi di program tersebut. Proses ini mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kami hanyalah satu 'toko' dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via Prakerja," tegas dia.
Belva menilai, penerima manfaat Prakerja bebas memilih sendiri dan membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umumnya.
"Perlu diluruskan bahwa kebijakan Prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019. Kebijakan program Prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus," ujarnya.
Sedari awal sebelum menerima posisi stafsus, Belva sudah menanyakan apakah harus mundur dari perusahaan yang dirintisnya. Namun, pihak Istana menjawab pengunduran itu tidak perlu. Hal itu kemudian menjadi dasarnya menerima tawaran sebagai Stafsus Presiden Jokowi. "Saya hanya berpegang pada pernyataan Istana tersebut dan niat saya hanya kontribusi sebisa saya di bidang yang saya kuasai. Itulah kenapa kebanyakan program saya sebenarnya di digital services," ujarnya.
Kendati tidak ada yang dilanggar secara hukum dan demi menghindari persepsi banyak pihak, dirinya menyatakan siap dan sudah menawarkan untuk mundur. "Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami bukan hanya masalah saya mau atau tidak," ujar dia.
Lihat Juga: Yovie Widianto Jabat Staf Khusus Presiden, Pengalaman di Industri Kreatif Jadi Modal Utama
(zik)
tulis komentar anda