Demokrat-PKS Ditantang Jadi Motor Pembatalan UU Cipta Kerja lewat Legislative Review
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 08:25 WIB
Akhir rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan bisa membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengusulkan UU baru. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menyatakan, keberpihakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam perjuangan rakyat menolak UU Cipta Kerja perlu dilanjutkan di DPR. Keduanya bisa mengambil peran sebagai inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review.
Dia mengapresiasi penolakan PKS dan Partai Demokrat atas pengesahan UU Cipta Kerja pada Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Tetapi seharusnya perjuangan memenuhi aspirasi rakyat tersebut semestinya tidak berhenti hanya sampai di situ.
PKS dan Demokrat perlu mengambil langkah-langkah politik lanjutan yang bersifat strategis dan konstitusional untuk lebih meyakinkan publik. Salah satunya membatalkan omnibus law dengan cara menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru.
(Baca: HNW: Penolakan Meluas, Perppu Pencabutan UU Ciptaker Jadi Solusi)
Dia mengapresiasi penolakan PKS dan Partai Demokrat atas pengesahan UU Cipta Kerja pada Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Tetapi seharusnya perjuangan memenuhi aspirasi rakyat tersebut semestinya tidak berhenti hanya sampai di situ.
PKS dan Demokrat perlu mengambil langkah-langkah politik lanjutan yang bersifat strategis dan konstitusional untuk lebih meyakinkan publik. Salah satunya membatalkan omnibus law dengan cara menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru.
(Baca: HNW: Penolakan Meluas, Perppu Pencabutan UU Ciptaker Jadi Solusi)
Lihat Juga :