Perludem Paparkan Masalah dalam Pemilihan Nasional dan Daerah

Efek ekor jas yang awalnya digembor-gemborkan akan terjadi, ternyata tidak. Figur nasional, terutama dua calon presiden tidak mampu mengerek suara partai yang mengusungnya. Hanya partai tempat bernaungnya dua calon presiden yang memperoleh insentif elektoral.

Pola pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung pun dinilai bermasalah. Pilkada sekarang identik dengan biaya mahal. Ujungnya, kepala daerah melakukan korupsi ketika menjabat.

Titi memaparkan hubungan ekssekutif dan legislatif, dalam hal ini DPRD, cenderung transaksional. Pengawasan DPRD kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota lemah. (Baca juga: Pilkada di Masa Pandemi, Perlu Ada Jaminan dari Penyelenggara Pemilu)

“Kasus korupsi di daerah, kepala daerah menyuap DPRD, seperti Bupati Lampung Tengah Mustafa. Lalu, kepala daerah disuap kelompok bisnis, seperti kasus di Subang,” pungkasnya.