APBN di Masa Pandemi

Postur APBN 2021 dari sisi kebijakan pendapatan negara, saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2021 tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah Rp0,9 triliun. Pendapatan dalam negeri diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp298,2 triliun.

Sementara itu, alokasi belanja negara mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Secara umum, pemerintah tetap akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

APBN dan Pemulihan Ekonomi

Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan yang kurang kondusif. Di satu sisi penerimaan negara rentan berada di bawah target, namun di lain pihak kemungkinan membengkaknya pengeluaran negara juga cukup besar. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis akan mempertimbangkan beberapa sasaran strategis, yakni mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarkat berpendapatan rendah dan rentan, pengelolaan kesehatan yang lebih baik serta mengupayakan pemulihan pembangunan ke jalur semula.

Pemerintah melalui APBN 2021 berupaya keras untuk dapat mendorong ekonomi nasional mampu keluar dari jurang resesi. Melalui berbagai alokasi belanja yang ada diharapkan dapat menunjang target pertumbuhan ekonomi sekaligus menangani kesehatan dengan lebih baik serta mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan. Hal tersebut karena konsumsi pemerintah melalui belanja bisa menjadi daya ungkit yang kuat, terutama saat konsumsi swasta dan rumah tangga merosot. Oleh sebab itu, isu mengenai penyerapan belanja pemerintah saat ini harus segera diselesaikan agar dorongan bagi pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan optimal.

Tak hanya menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi nasional, APBN 2021 juga dapat menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, sosial yang dihadapi Indonesia. Selain itu, APBN 2021 tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efisien dan efektif untuk tahun-tahun mendatang.

Langkah antisipasi yang diwujudkan dalam pos-pos anggaran APBN 2021 seharusnya mendorong optimisme yang tinggi bahwa kita bersama bisa mengatasi resesi yang terjadi didepan mata. Meski demikian, kita perlu juga menyadari bahwa ketidakpastian terutama terkait perkembangan dan penanganan covid-19 masih sangat tinggi. Hal ini tentu berdampak pada kinerja perekonomian. Kita semua berharap bahwa vaksin dan obat dari virus ini secepatnya ditemukan, sehingga proses pemulihan ekonomi semakin jelas dan langkah – langkah pemulihan yang diterjemahkan dalam APBN 2021 mampu melakukan perbaikan dan membawa perekonomian kita seperti yang kita harapkan semua. Wallahu’alam.