Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 06:02 WIB
Foto/Koran SINDO
JAKARTA - Pandemi corona (Covid-19) bukan hanya mengancam terjadinya lost generation akibat terganggunya proses belajar mengajar. Bencana tersebut juga secara konkret mengancam kesehatan 25 juta anak Indonesia!
Kondisi demikian terjadi karena lumpuhnya layanan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu dan anak. Fakta tersebut sangat memprihatinkan karena bisa memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. (Baca: Berikut Beberapa Doa Memohon Dilancarkan Rezeki)
Kemarin Pengurus Besar IDI, PP IAKMI (Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), DPP PPNI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia), dan GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak) menyatukan pandangan untuk mencari solusi persoalan tersebut. Mereka menyampaikan seruan nasional agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas utama.
Terancamnya kesehatan jutaan anak Indonesia disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi berdasar data Kementerian Kesehatan per 30 September 2020. Dijelaskannya, selama pandemi korona, sebanyak 83,9% pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal, terutama posyandu. Banyak ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai.
“Situasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak sangat besar pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak,” papar Husein dalam konferensi pers “Seruan Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia” secara virtual kemarin di Jakarta.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih menegaskan, lumpuhnya pelayanan fasilitas kesehatan akibat terdampak pandemi, termasuk layanan posyandu, dapat mengakibatkan 25 juta balita tidak memperoleh imunisasi, suplementasi vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pelayanan rutin lainnya yang sangat diperlukan.
“Dampak pada anak ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar pada keluarga, daerah, dan negara untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Kasus anak di Indonesia yang terinfeksi Covid-19 per 10 Agustus 2020 sudah mencapai 3.928 anak dan meninggal sebanyak 59 anak yang merupakan kasus tertinggi di Asia,” jelasnya. (Baca juga: Bantuan Kuota Data Diminta Pakai Sistem Akumulasi)
Selain itu kasus Covid-19 pada ibu hamil dan dampak terhadap pelayanan pemantauan kehamilan memicu kenaikan angka kehamilan dengan komplikasi. “Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian serius dan terjadi dalam waktu 1 tahun, pengawasan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemungkinan terjadi kematian ibu yang lebih tinggi dari 25% akibat kehamilan dengan hipertensi preeklamsia,” imbuhnya.
“Sebagaimana rekomendasi WHO agar pelayanan kesehatan esensial tetap terselenggara, pemerintah daerah perlu memikirkan melakukan pemisahan layanan puskesmas dan klinik yang dikhususkan bagi ibu hamil, bayi, dan balita, terpisah dari layanan pasien dengan Covid-19 sehingga masyarakat tidak ragu untuk datang memeriksakan diri. Demikian juga dengan posyandu harus segera dibuka dengan mematuhi panduan operasional,” jelas Daeng.
Kondisi demikian terjadi karena lumpuhnya layanan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu dan anak. Fakta tersebut sangat memprihatinkan karena bisa memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. (Baca: Berikut Beberapa Doa Memohon Dilancarkan Rezeki)
Kemarin Pengurus Besar IDI, PP IAKMI (Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), DPP PPNI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia), dan GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak) menyatukan pandangan untuk mencari solusi persoalan tersebut. Mereka menyampaikan seruan nasional agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas utama.
Terancamnya kesehatan jutaan anak Indonesia disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi berdasar data Kementerian Kesehatan per 30 September 2020. Dijelaskannya, selama pandemi korona, sebanyak 83,9% pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal, terutama posyandu. Banyak ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai.
“Situasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak sangat besar pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak,” papar Husein dalam konferensi pers “Seruan Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia” secara virtual kemarin di Jakarta.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih menegaskan, lumpuhnya pelayanan fasilitas kesehatan akibat terdampak pandemi, termasuk layanan posyandu, dapat mengakibatkan 25 juta balita tidak memperoleh imunisasi, suplementasi vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pelayanan rutin lainnya yang sangat diperlukan.
“Dampak pada anak ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar pada keluarga, daerah, dan negara untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Kasus anak di Indonesia yang terinfeksi Covid-19 per 10 Agustus 2020 sudah mencapai 3.928 anak dan meninggal sebanyak 59 anak yang merupakan kasus tertinggi di Asia,” jelasnya. (Baca juga: Bantuan Kuota Data Diminta Pakai Sistem Akumulasi)
Selain itu kasus Covid-19 pada ibu hamil dan dampak terhadap pelayanan pemantauan kehamilan memicu kenaikan angka kehamilan dengan komplikasi. “Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian serius dan terjadi dalam waktu 1 tahun, pengawasan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemungkinan terjadi kematian ibu yang lebih tinggi dari 25% akibat kehamilan dengan hipertensi preeklamsia,” imbuhnya.
“Sebagaimana rekomendasi WHO agar pelayanan kesehatan esensial tetap terselenggara, pemerintah daerah perlu memikirkan melakukan pemisahan layanan puskesmas dan klinik yang dikhususkan bagi ibu hamil, bayi, dan balita, terpisah dari layanan pasien dengan Covid-19 sehingga masyarakat tidak ragu untuk datang memeriksakan diri. Demikian juga dengan posyandu harus segera dibuka dengan mematuhi panduan operasional,” jelas Daeng.
tulis komentar anda