Tragedi Terbesar Soekarno: Berjaya dan Jatuh dalam Kesenyapan
Senin, 28 September 2020 - 06:56 WIB
Bersimpang Jalan
Namun, dalam perjalanan republik selanjutnya, berdasarkan alasan politik dan kekuasaan, ketiganya kemudian bersimpang jalan. Dimulai dengan Sjahrir ketika terjadi Clash II pada akhir 1948, posisinya sudah di luar lingkaran elite pemerintahan. Kemudian menyusul Hatta yang mundur sebagai wakil presiden pada pertengahan dekade 1950-an.
Setelah menjadi warga biasa, Hatta sempat menulis risalah Demokrasi Kita (1960), sebuah esai yang mengkritik keras sistem Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Hatta antara lain mengatakan, "sejarah dunia memberi petunjuk, bahwa diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri." Dalam pandangan Hatta pula, golongan dan elite politik yang ada di sekitar Soekarno, datang dari berbagai aliran yang sejatinya saling bertentangan satu sama lain. Ikatan di antara mereka hanya bergantung pada keberadaan figur Soekarno. Mereka sekadar setuju saja pada apa yang menjadi kehendak Soekarno.
Tampaknya memang ada perbedaan "imajinasi" antara Hatta dan Soekarno soal keindonesiaan sehingga keduanya harus berpisah jalan. Soal konsep Demokrasi Terpimpin, hal itu tidak bisa dipisahkan dari hasrat Soekarno sejak masa muda tentang penyatuan tiga kekuatan politik "Nasakom" serta perlunya sebuah partai pelopor yang monolitik.
Soekarno tidak tertarik pada demokrasi model Barat yang multipartai. Itu sebabnya, Soekarno sempat melakukan eksperimen soal partai tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 27 Agustus 1945. Namun, usianya tidak sampai seminggu karena muncul kekhawatiran soal kemungkinan tumpang tindih antara PNI dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Hari-hari setelah terbitnya dekrit, Soekarno praktis tinggal sendiri di "menara gading" kekuasaan. Setidaknya ada dua tokoh yang masih intensif berhubungan dengan dirinya terkait kedinasan atau politik, yaitu Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Perdana Menteri Djuanda. Mengingat beberapa tokoh lainnya dengan berbagai alasan "dikarantina politik" oleh rezim Soekarno, seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mochtar Lubis, dan lain-lain.
Seberapa pun tingginya jabatan, kedua nama yang disebut terakhir dalam aspek gagasan tidak bisa menggantikan posisi Sjahrir dan Hatta. Nasution dan Djuanda bukanlah teman diskusi yang setara bagi Soekarno. Djuanda adalah seorang proto teknokrat yang pernah ada sebelum munculnya nama-nama, seperti Widjojo Nitisastro atau Ali Wardana.
Namun, dalam perjalanan republik selanjutnya, berdasarkan alasan politik dan kekuasaan, ketiganya kemudian bersimpang jalan. Dimulai dengan Sjahrir ketika terjadi Clash II pada akhir 1948, posisinya sudah di luar lingkaran elite pemerintahan. Kemudian menyusul Hatta yang mundur sebagai wakil presiden pada pertengahan dekade 1950-an.
Setelah menjadi warga biasa, Hatta sempat menulis risalah Demokrasi Kita (1960), sebuah esai yang mengkritik keras sistem Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Hatta antara lain mengatakan, "sejarah dunia memberi petunjuk, bahwa diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri." Dalam pandangan Hatta pula, golongan dan elite politik yang ada di sekitar Soekarno, datang dari berbagai aliran yang sejatinya saling bertentangan satu sama lain. Ikatan di antara mereka hanya bergantung pada keberadaan figur Soekarno. Mereka sekadar setuju saja pada apa yang menjadi kehendak Soekarno.
Tampaknya memang ada perbedaan "imajinasi" antara Hatta dan Soekarno soal keindonesiaan sehingga keduanya harus berpisah jalan. Soal konsep Demokrasi Terpimpin, hal itu tidak bisa dipisahkan dari hasrat Soekarno sejak masa muda tentang penyatuan tiga kekuatan politik "Nasakom" serta perlunya sebuah partai pelopor yang monolitik.
Soekarno tidak tertarik pada demokrasi model Barat yang multipartai. Itu sebabnya, Soekarno sempat melakukan eksperimen soal partai tunggal, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 27 Agustus 1945. Namun, usianya tidak sampai seminggu karena muncul kekhawatiran soal kemungkinan tumpang tindih antara PNI dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Hari-hari setelah terbitnya dekrit, Soekarno praktis tinggal sendiri di "menara gading" kekuasaan. Setidaknya ada dua tokoh yang masih intensif berhubungan dengan dirinya terkait kedinasan atau politik, yaitu Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Perdana Menteri Djuanda. Mengingat beberapa tokoh lainnya dengan berbagai alasan "dikarantina politik" oleh rezim Soekarno, seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mochtar Lubis, dan lain-lain.
Seberapa pun tingginya jabatan, kedua nama yang disebut terakhir dalam aspek gagasan tidak bisa menggantikan posisi Sjahrir dan Hatta. Nasution dan Djuanda bukanlah teman diskusi yang setara bagi Soekarno. Djuanda adalah seorang proto teknokrat yang pernah ada sebelum munculnya nama-nama, seperti Widjojo Nitisastro atau Ali Wardana.
Lihat Juga :