Perencanaan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
Minggu, 27 September 2020 - 11:21 WIB
Gambaran keberhasilan program KB dapat dilihat dengan mengacu pada proyeksi BKKBN mengenai jumlah penduduk tahun 2000 yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, namun nyatanya dengan program KB hanya mencapai 206 juta jiwa. Sedangkan proyeksi tahun 2010 jika tanpa KB, diperkirakan menembus angka 340 juta jiwa. Faktanya, berkat program KB, jumlah penduduk di tahun 2010 “hanya” 236,7 juta jiwa. Ini dapat dikatakan sebagai sebuah sukses besar yang patut diapresiasi.
Saat ini dunia menghadapi krisis COVID-19, kesehatan dan hak reproduksi perempuan harus tetap dijaga dengan hati-hati. Perlunya berkolaborasi, berinovasi dan bekerja untuk memastikan perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern dan sumber daya yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka.
Selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.
Dalam presentasi singkatnya, saat menjadi pembicara dalam forum virtual #HerHero Virtual Forum on Health, Empowerment and Progress Asia Pacific (25/9), Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kembali menegaskan bahwa selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.
Perlunya perhatian khusus, kolaborasi, inovasi dan bekerja keras untuk memastikan perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern. Pasangan usia subur harus membuat keputusan yang tepat tentang masa depannya. Saat ini Indonesia termasuk yang mengalami persoalan serius terkait kehamilan tidak diinginkan dan berimbas pada persoalan laju pertumbuhan penduduk dan masalah lainya.
Selain itu, pasangan usia subur juga mengalami kekhawatiran akan tertular bila mendatangi fasilitas kesehatan sehingga menunda jadwal pelayanan. Penyebab lain terbatasnya akses adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kontrasepsi tutup karena provider belum memiliki sarana yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).
Rilis dari Badan PBB untuk kependudukan (UNFPA, New York, AS, 27 April 2020) memprediksi bahwa pandemik COVID-19 akan berdampak pada kesehatan perempuan. Menurut UNFPA diperkirakan lebih dari 47 juta wanita kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi (KB) yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Penguncian (lockdown) kota-kota bahkan negara serta disrupsi besar terhadap layanan kesehatan karena pandemi COVID-19 bisa berdampak tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan bila situasi global tak berubah sampai enam bulan.
Saat ini dunia menghadapi krisis COVID-19, kesehatan dan hak reproduksi perempuan harus tetap dijaga dengan hati-hati. Perlunya berkolaborasi, berinovasi dan bekerja untuk memastikan perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern dan sumber daya yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka.
Selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.
Dalam presentasi singkatnya, saat menjadi pembicara dalam forum virtual #HerHero Virtual Forum on Health, Empowerment and Progress Asia Pacific (25/9), Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo kembali menegaskan bahwa selama pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan dibanjiri oleh pasien yang terkena COVID-19. Hal Ini membuat fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang kasusnya semakin hari semakin meningkat.
Perlunya perhatian khusus, kolaborasi, inovasi dan bekerja keras untuk memastikan perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern. Pasangan usia subur harus membuat keputusan yang tepat tentang masa depannya. Saat ini Indonesia termasuk yang mengalami persoalan serius terkait kehamilan tidak diinginkan dan berimbas pada persoalan laju pertumbuhan penduduk dan masalah lainya.
Selain itu, pasangan usia subur juga mengalami kekhawatiran akan tertular bila mendatangi fasilitas kesehatan sehingga menunda jadwal pelayanan. Penyebab lain terbatasnya akses adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kontrasepsi tutup karena provider belum memiliki sarana yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).
Rilis dari Badan PBB untuk kependudukan (UNFPA, New York, AS, 27 April 2020) memprediksi bahwa pandemik COVID-19 akan berdampak pada kesehatan perempuan. Menurut UNFPA diperkirakan lebih dari 47 juta wanita kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi (KB) yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Penguncian (lockdown) kota-kota bahkan negara serta disrupsi besar terhadap layanan kesehatan karena pandemi COVID-19 bisa berdampak tujuh juta kehamilan yang tidak diinginkan bila situasi global tak berubah sampai enam bulan.
Lihat Juga :