Mardani Ali Sera: Harus Ada yang Berani Ambil Alih Orkestrasi Pilkada 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 14:43 WIB
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Foto/Okezone
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil alih pelaksanaan pelaksanaan pilkada serantak 2020 nanti. Menurut Mardani, dengan diambil alih Mendagri orkestasi pilkada dapat diatur dengan baik.
"Harus ada yang berani mengambil orkestrasi saya berkali-kali menyarankan pak Mendagri yang ngambil atau presiden memberikan Mendagri," ujar Mardani dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Pilkada Di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9/2020).
Menurut politikus PKS itu, dengan diambil alih Kemendagri, seluruh elemen hingga aparat-aparat desa bisa dikerahkan.
"Pak Mendagri dengan segala hormat. Pak Menko tidak punya pasukan kalau Mendagri sampai tingkat aparat desa mereka punya, tinggal tugasnya jelas pokoknya pastikan protokol Covid-19, nggak ada cawe-cawe terhadap proses Pilkadanya, nah ada proses Pilkada ada Bawaslu bisa melaporkan," jelasnya.
(Baca: Pilkada Ditengah Pandemi Harus Diatur dengan Perppu)
Tidak hanya itu, pentingnya Kemendagri ikut turun tangan langsung mengerahkan semua elemannya karena Pilkada 2020 bisa menjadi momen bangsa Indonesia agar dapat membuktikan. Meski ditengah pandemi covid-19, orkestasi pilkada tetap berjalan baik.
"Dari awal sekali saya ingtkan pak mendagri, Pilkada ini akan jadi salah satu momen bangsa Indonesia di tengah pandemi bisa melakukan kegiatan masal terencana rapih tidak jadi cluster baru kalau orkrestrasi nya kuat karena itu," ungkapnya.
"Harus ada yang berani mengambil orkestrasi saya berkali-kali menyarankan pak Mendagri yang ngambil atau presiden memberikan Mendagri," ujar Mardani dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Pilkada Di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9/2020).
Menurut politikus PKS itu, dengan diambil alih Kemendagri, seluruh elemen hingga aparat-aparat desa bisa dikerahkan.
"Pak Mendagri dengan segala hormat. Pak Menko tidak punya pasukan kalau Mendagri sampai tingkat aparat desa mereka punya, tinggal tugasnya jelas pokoknya pastikan protokol Covid-19, nggak ada cawe-cawe terhadap proses Pilkadanya, nah ada proses Pilkada ada Bawaslu bisa melaporkan," jelasnya.
(Baca: Pilkada Ditengah Pandemi Harus Diatur dengan Perppu)
Tidak hanya itu, pentingnya Kemendagri ikut turun tangan langsung mengerahkan semua elemannya karena Pilkada 2020 bisa menjadi momen bangsa Indonesia agar dapat membuktikan. Meski ditengah pandemi covid-19, orkestasi pilkada tetap berjalan baik.
"Dari awal sekali saya ingtkan pak mendagri, Pilkada ini akan jadi salah satu momen bangsa Indonesia di tengah pandemi bisa melakukan kegiatan masal terencana rapih tidak jadi cluster baru kalau orkrestrasi nya kuat karena itu," ungkapnya.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda