Pengangkatan 2 Mantan Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan Dikritik
Jum'at, 25 September 2020 - 17:32 WIB
"Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivitas menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan, serta penganiayaan lainnya," ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut.
Amnesty International menyerukan agar pemerintah menyelidiki secara menyeluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Semua itu harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Usman meminta ada penjelasan mengenai nasib dan keberadaan para korban yang hilang sampai saat ini.
Dia juga mendesak ada ganti rugi yang efektif. Usman menyebut pemerintah seharusnya menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan. Dengan pengangkatan ini, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam posisi kekuasaan. (Baca juga: Dana Kemhan Mengalir ke Rekening Pribadi, Prabowo-Sri Mulyani Diminta Duduk Bareng )
"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap HAM yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," katanya.
Selain Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha, Kemenhan mengangkat empat pejabat baru. Mereka adalah Mayjen Budi Prijono sebagai Dirjen Perencanaan Pertahanan, Marsma Jusuf Jauhari sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsda Julexi Tambayong sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Mayjen Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Amnesty International menyerukan agar pemerintah menyelidiki secara menyeluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Semua itu harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Usman meminta ada penjelasan mengenai nasib dan keberadaan para korban yang hilang sampai saat ini.
Dia juga mendesak ada ganti rugi yang efektif. Usman menyebut pemerintah seharusnya menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan. Dengan pengangkatan ini, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam posisi kekuasaan. (Baca juga: Dana Kemhan Mengalir ke Rekening Pribadi, Prabowo-Sri Mulyani Diminta Duduk Bareng )
"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap HAM yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," katanya.
Selain Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha, Kemenhan mengangkat empat pejabat baru. Mereka adalah Mayjen Budi Prijono sebagai Dirjen Perencanaan Pertahanan, Marsma Jusuf Jauhari sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsda Julexi Tambayong sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Mayjen Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
(abd)
Lihat Juga :