Penilaian Komnas HAM Soal Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Rabu, 23 September 2020 - 14:48 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, banyak perkembangan positif terkait pemenuhan HAM di Indonesia meski masih menghadapi banyak persoalan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Festival HAM secara daring. Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu menghadapi dinamika HAM dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
(Baca juga: Pemerintah Harus Segera Keluarkan Perppu Pilkada di Tengah Pandemi)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada banyak perkembangan positif terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan.
(Baca juga: Menunda Pilkada Bukan Berarti Tak Menjamin Hak Politik Warga)
"Mengalami perkembangan, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ada pemenuhan di daerah atau terpencil yang belum sepenuhnya mendapatkan. Memang dalam ekonomi, sosial, dan budaya, ada banyak kemajuan yang harus kita akui," kata Ahmad Taufan dalam acara Festival HAM secara daring, Rabu (23/9/2020).
Menurutnya, persoalan dan tantangan mengenai HAM ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju di Eropa. Sekarang berkembang dan kebangkitan kelompok Islamophobia.
"Di negara kita menghadapi hal yang sama. Ada kelompok intoleran yang mengganggu. Ini tantangan. Semakin hari, kelompok ini semakin agresif mengganggu keharmonisan sosial," tuturnya.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ahmad Taufan menerangkan sekarang pihaknya rutin menggelar dialog dengan pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk mencari solusi.
"Ada banyak kemajuan sehingga Indonesia masih dilihat sebagai champion dalam HAM. Ada banyak tantangan, dimana kebebasan berekspresi mengalami gangguan karena ada kelompok lain yang memaksakan pilihan," ungkapnya.
Muncul kelompok intoleran dan sering memaksakan kehendaknya membuat aparat harus bekerja keras dalam meredam dan mengatasi masalah tersebut. Indonesia, kata Ahmad Taufan, tiap hari menghadapi tantangan dalam dimensi hak-hak sipil dan politik.
"Dalam Festival HAM, nanti kami berharap pemda bisa saling berbagai praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Kemudian, mencari solusi dari masalah itu," pungkasnya.
(Baca juga: Pemerintah Harus Segera Keluarkan Perppu Pilkada di Tengah Pandemi)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada banyak perkembangan positif terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan.
(Baca juga: Menunda Pilkada Bukan Berarti Tak Menjamin Hak Politik Warga)
"Mengalami perkembangan, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ada pemenuhan di daerah atau terpencil yang belum sepenuhnya mendapatkan. Memang dalam ekonomi, sosial, dan budaya, ada banyak kemajuan yang harus kita akui," kata Ahmad Taufan dalam acara Festival HAM secara daring, Rabu (23/9/2020).
Menurutnya, persoalan dan tantangan mengenai HAM ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju di Eropa. Sekarang berkembang dan kebangkitan kelompok Islamophobia.
"Di negara kita menghadapi hal yang sama. Ada kelompok intoleran yang mengganggu. Ini tantangan. Semakin hari, kelompok ini semakin agresif mengganggu keharmonisan sosial," tuturnya.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ahmad Taufan menerangkan sekarang pihaknya rutin menggelar dialog dengan pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk mencari solusi.
"Ada banyak kemajuan sehingga Indonesia masih dilihat sebagai champion dalam HAM. Ada banyak tantangan, dimana kebebasan berekspresi mengalami gangguan karena ada kelompok lain yang memaksakan pilihan," ungkapnya.
Muncul kelompok intoleran dan sering memaksakan kehendaknya membuat aparat harus bekerja keras dalam meredam dan mengatasi masalah tersebut. Indonesia, kata Ahmad Taufan, tiap hari menghadapi tantangan dalam dimensi hak-hak sipil dan politik.
"Dalam Festival HAM, nanti kami berharap pemda bisa saling berbagai praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Kemudian, mencari solusi dari masalah itu," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda