Klaim China di Perairan Natuna, Pakar Minta Indonesia Pertahankan Kedaulatan
Senin, 27 Juli 2026 - 22:41 WIB
Menurut dia, ini terlihat dari pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping di akhir tahun 2024. Namun demikian, Klaus berpandangan bahwa pernyataan bersama tersebut bersifat terbuka dan tidak membuat Indonesia kompromi terhadap kedaulatan Indonesia di perairan Kepulauan Natuna.
Sebaliknya, berdasarkan pengamatannya, Klaus menemukan bahwa elite pemerintah Indonesia menginginkan setiap kerja sama di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna harus diawali dengan adanya pengakuan yang jelas dari pihak mitra bahwa wilayah itu merupakan hak berdaulat maritim Indonesia. Klaus tampaknya memiliki pandangan yang senada dengan elite pemerintahan yang ia amati.
Mengenai ZEE kita di Natuna, dia mengatakan, kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tapi kerja sama harus terbuka, karena ZEE harusnya dipakai untuk kepentingan ekonomi, tapi harus jelas ada pengakuan terhadap hak bedaulat dan kedaulatan Indonesia. “Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga Rp4 triliun lebih setiap tahunnya,” kata Ple Priatna, Direktur Eksekutif Center for Diplomasi Jakarta.
Menurut Ple, ketegangan yang disebabkan oleh upaya China mengimplementasikan sembilan garis putus-putusnya itu menempatkan negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam posisi sulit. Ple berpandangan bahwa meski Indonesia tidak memiliki klaim di wilayah itu, Indonesia turut berpotensi dirugikan akibat klaim 9 garis putus-putus China.
Meski demikian, Ple mengingatkan agar Indonesia tidak larut dalam kancah ketegangan antara negara-negara besar, tetapi tetap pada upaya memaksimalkan keuntungan ekonomi, salah satu yang dapat dilakukan dengan meminta kompensasi pada China atas kerugian yang sudah dialami Indonesia akibat pencarian ikan ilegal oleh nelayan-nelayan mereka.
“Baik Indonesia maupun ASEAN belum menemukan sebuah formula kompensasi, misalnya kompensasi atas kerugian yang terjadi di pengelolaan ikan! Ini kita bisa usulkan, kita gedor China,” ujar mantan Wakil Duta Besar Indonesia di Beijing.
Bagi Ple, kemampuan ASEAN untuk menggedor China perlu ditingkatkan. “Bikin basket tarif reference, kalau ada kerugian kompensasinya seperti apa. Beranikah Indonesia dan ASEAN?” tegas mantan diplomat senior yang juga pernah menjadi Wakil Duta Besar Indonesia di Tokyo itu.
Ple berpandangan untuk mengedepankan kepentingan ekonomi, kerja sama dengan China di wilayah yang diklaim oleh negara itu dapat dilakukan asalkan formula kompromi yang solutif berhasil ditemukan.
Laksamana Muda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto, perwira tinggi purnabakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang kini mengabdi sebagai pengajar di Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) berpandangan bahwa kedaulatan tak dapat dikompromikan. Apalagi kerugian yang ditanggung oleh Indonesia bukan sekadar hasil laut berupa ikan, tetapi juga kekayaan alam di bawah laut yang merupakan milik Indonesia.
“ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi,” tutur pakar maritim yang menyandang gelar doktor di bidang hukum laut internasional itu.
Dalam menghadapi tingkah laku China, Surya menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada UNCLOS. Ia juga menekankan arti putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang telah menggugurkan klaim China atas sebagian besar perairan Laut China Selatan.
“Masalah hukum, kedaulatan dan hak berdaulatan kita harus kita tegakan di sana,” tegas Surya Wiranto terkait klaim China di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna.
Sebaliknya, berdasarkan pengamatannya, Klaus menemukan bahwa elite pemerintah Indonesia menginginkan setiap kerja sama di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna harus diawali dengan adanya pengakuan yang jelas dari pihak mitra bahwa wilayah itu merupakan hak berdaulat maritim Indonesia. Klaus tampaknya memiliki pandangan yang senada dengan elite pemerintahan yang ia amati.
Mengenai ZEE kita di Natuna, dia mengatakan, kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tapi kerja sama harus terbuka, karena ZEE harusnya dipakai untuk kepentingan ekonomi, tapi harus jelas ada pengakuan terhadap hak bedaulat dan kedaulatan Indonesia. “Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga Rp4 triliun lebih setiap tahunnya,” kata Ple Priatna, Direktur Eksekutif Center for Diplomasi Jakarta.
Menurut Ple, ketegangan yang disebabkan oleh upaya China mengimplementasikan sembilan garis putus-putusnya itu menempatkan negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam posisi sulit. Ple berpandangan bahwa meski Indonesia tidak memiliki klaim di wilayah itu, Indonesia turut berpotensi dirugikan akibat klaim 9 garis putus-putus China.
Meski demikian, Ple mengingatkan agar Indonesia tidak larut dalam kancah ketegangan antara negara-negara besar, tetapi tetap pada upaya memaksimalkan keuntungan ekonomi, salah satu yang dapat dilakukan dengan meminta kompensasi pada China atas kerugian yang sudah dialami Indonesia akibat pencarian ikan ilegal oleh nelayan-nelayan mereka.
“Baik Indonesia maupun ASEAN belum menemukan sebuah formula kompensasi, misalnya kompensasi atas kerugian yang terjadi di pengelolaan ikan! Ini kita bisa usulkan, kita gedor China,” ujar mantan Wakil Duta Besar Indonesia di Beijing.
Bagi Ple, kemampuan ASEAN untuk menggedor China perlu ditingkatkan. “Bikin basket tarif reference, kalau ada kerugian kompensasinya seperti apa. Beranikah Indonesia dan ASEAN?” tegas mantan diplomat senior yang juga pernah menjadi Wakil Duta Besar Indonesia di Tokyo itu.
Ple berpandangan untuk mengedepankan kepentingan ekonomi, kerja sama dengan China di wilayah yang diklaim oleh negara itu dapat dilakukan asalkan formula kompromi yang solutif berhasil ditemukan.
Laksamana Muda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto, perwira tinggi purnabakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang kini mengabdi sebagai pengajar di Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) berpandangan bahwa kedaulatan tak dapat dikompromikan. Apalagi kerugian yang ditanggung oleh Indonesia bukan sekadar hasil laut berupa ikan, tetapi juga kekayaan alam di bawah laut yang merupakan milik Indonesia.
“ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi,” tutur pakar maritim yang menyandang gelar doktor di bidang hukum laut internasional itu.
Dalam menghadapi tingkah laku China, Surya menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada UNCLOS. Ia juga menekankan arti putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang telah menggugurkan klaim China atas sebagian besar perairan Laut China Selatan.
“Masalah hukum, kedaulatan dan hak berdaulatan kita harus kita tegakan di sana,” tegas Surya Wiranto terkait klaim China di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna.
Lihat Juga :