DNIKS dan Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia

Akan tetapi, usia organisasi sesungguhnya bukanlah ukuran utama keberhasilannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah organisasi tersebut terus menemukan relevansinya di tengah perubahan zaman. Memasuki usia ke-59, menurut saya, tantangan terbesar DNIKS bukan lagi mempertahankan eksistensi, melainkan mendefinisikan ulang perannya. Sebab organisasi yang bertahan lama belum tentu tetap berpengaruh. Yang membedakan organisasi besar dengan organisasi biasa adalah kemampuannya membaca perubahan, melahirkan gagasan baru, dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Pengalaman banyak organisasi memperlihatkan bahwa usia panjang tidak pernah menjadi jaminan bagi keberlanjutan pengaruhnya. Ada organisasi yang tetap hidup secara administratif, tetapi perlahan kehilangan relevansi sosial. Ada pula organisasi yang justru menemukan energi baru karena berani menafsirkan kembali perannya sesuai perubahan zaman. Menurut saya, di sinilah posisi DNIKS hari ini. Enam dekade perjalanan organisasi ini telah melahirkan modal sosial yang sangat berharga berupa jejaring lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan, organisasi keagamaan, filantropi, akademisi, dunia usaha, serta berbagai komunitas kemanusiaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Modal tersebut jauh lebih bernilai daripada sekadar struktur organisasi karena dibangun melalui pengalaman panjang mendampingi masyarakat. Saya melihat adanya ikhtiar untuk memperkuat fondasi tersebut melalui pembenahan tata kelola, perluasan kolaborasi, dan konsolidasi kelembagaan di bawah kepemimpinan Dr. H. A. Effendy Choirie atau Gus Choi. Namun, ukuran keberhasilan sebuah kepemimpinan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa baik organisasi dikelola, melainkan oleh seberapa jauh organisasi mampu menemukan relevansi baru bagi masyarakat yang dilayaninya. Bagi saya, tantangan terbesar DNIKS hari ini bukan mempertahankan sejarahnya, melainkan menuliskan sejarah berikutnya.

Justru karena itu, apresiasi terhadap perjalanan panjang DNIKS harus berjalan beriringan dengan keberanian melakukan refleksi kritis. Dalam berbagai diskusi akademik maupun percakapan di kalangan pegiat kesejahteraan sosial, saya masih mendengar persepsi bahwa DNIKS terlalu dekat dengan negara, bahkan sesekali disederhanakan dengan ungkapan "LSM berplat merah". Saya memilih tidak melihatnya sebagai stigma yang harus dibantah, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap organisasi masyarakat sipil perlu terus membangun independensi intelektual dan legitimasi publiknya.

Di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat, organisasi masyarakat sipil dihormati bukan karena menjaga jarak dari pemerintah, melainkan karena mampu menjaga keseimbangan, yaitu menjadi mitra yang konstruktif ketika kebijakan berpihak pada masyarakat, sekaligus menjadi suara kritis ketika kepentingan publik memerlukan koreksi. Legitimasi organisasi tidak lahir dari kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi dari kepercayaan masyarakat yang dilayaninya.

Refleksi lain yang menurut saya tidak kalah penting adalah bagaimana memperluas orientasi organisasi dari pusat menuju seluruh Indonesia. Selama ini, wajah kesejahteraan sosial Indonesia sesungguhnya lebih banyak dibentuk oleh praktik-praktik baik yang lahir di daerah daripada oleh berbagai kebijakan yang dirumuskan di Jakarta. Di desa-desa, kawasan pesisir, wilayah kepulauan, komunitas adat, daerah perbatasan, hingga kampung-kampung kota, ribuan lembaga kesejahteraan sosial setiap hari bekerja menghadapi kemiskinan, disabilitas, keterlantaran, bencana, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya. Dari ruang-ruang itulah inovasi sosial sesungguhnya lahir.

Karena itu, saya membayangkan DNIKS tidak hanya menjadi organisasi yang menghubungkan berbagai lembaga kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi organisasi yang mampu mendengar pengalaman mereka, mendokumentasikan praktik-praktik terbaiknya, dan mengangkatnya menjadi pengetahuan nasional. Organisasi yang besar bukanlah organisasi yang membuat seluruh daerah mengikuti pusat, melainkan organisasi yang membuat pusat terus belajar dari daerah. Ketika setiap provinsi, kabupaten, kota, hingga komunitas lokal merasa bahwa DNIKS adalah rumah bersama yang memperkuat kerja-kerja kemanusiaan mereka, pada saat itulah organisasi ini benar-benar menjalankan mandat nasionalnya.

Karena itu, menurut saya, agenda terbesar DNIKS pada masa depan bukan sekadar memperkuat organisasi, melainkan membangun ekosistem pengetahuan kesejahteraan sosial Indonesia. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memperoleh pengaruh bukan karena besarnya struktur atau anggaran, melainkan karena kemampuannya menghubungkan riset, praktik, kebijakan, dan inovasi sosial dalam satu ruang pembelajaran.