Din Syamsuddin Sesalkan Sikap Keras Kepala Pemerintah dan DPR soal Pilkada

Lanjut Din, pengabaian aspirasi rakyat, maupun pelanggaran Konstitusi dan undang-undang, serta adanya ketaksesuaian ucap dan laku, sangat berisiko besar. Apalagi, patut diyakini bahwa pelaksanaan pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru Covid-19 .

(Lihat Juga Foto: RPTRA Masih Tutup, Anak-Anak Bermain di Kali Kotor ).

"Siapkah pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik," pungkasnya.