Benny Harman Demokrat Minta DPR Pakai Hak Angket untuk Selesaikan Ketegangan Polri vs Kejagung
Senin, 13 Juli 2026 - 14:16 WIB
"RDP maupun Panja kurang memiliki daya paksa politik untuk membongkar akar masalah dari konflik sistemik ini," tegas Legislator dari Dapil NTT I itu.
Hak angket adalah hak menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Masalah bangsa sebesar ini harus diangkat ke level konstitusional tertinggi di parlemen," ujar Benny.
Seperti diketahui, penanganan sejumlah kasus hukum tengah menjadi perhatian publik. Berawal saat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI (Kortastipidkor Polri) dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledehan di sejumlah lokasi.
Polisi menggeledah beberapa tempat itu untuk mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera dan sejumlah daerah, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Belakangan Febrie ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dengan berbagai kehebohan tersebut, media sosial pun kini diramaikan dengan pembicaraan mengenai rivalitas atau konflik antarlembaga aparat penegak hukum (APH) itu.
Hak angket adalah hak menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Masalah bangsa sebesar ini harus diangkat ke level konstitusional tertinggi di parlemen," ujar Benny.
Seperti diketahui, penanganan sejumlah kasus hukum tengah menjadi perhatian publik. Berawal saat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI (Kortastipidkor Polri) dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledehan di sejumlah lokasi.
Polisi menggeledah beberapa tempat itu untuk mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera dan sejumlah daerah, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Belakangan Febrie ditetapkan sebagai tersangka, tetapi penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dengan berbagai kehebohan tersebut, media sosial pun kini diramaikan dengan pembicaraan mengenai rivalitas atau konflik antarlembaga aparat penegak hukum (APH) itu.
(zik)
Lihat Juga :