Kepala BPOM Dorong ASEAN Perkuat Sistem Darurat Keamanan Pangan
Rabu, 08 Juli 2026 - 09:42 WIB
Urgensi penguatan sistem tersebut tercermin dari besarnya beban penyakit akibat pangan tidak aman. Setiap tahun, diperkirakan satu dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Sekitar 420.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat persoalan tersebut.
Bagi Taruna, angka itu menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak dapat lagi dipandang semata sebagai urusan teknis regulator. Dampaknya bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga kepercayaan publik.
“Keamanan pangan tidak lagi semata-mata merupakan fungsi regulatori. Ini adalah investasi strategis dalam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen,” katanya.
Karena itu, ASEAN didorong membangun respons darurat di atas empat fondasi utama: deteksi cepat, pertukaran informasi tepat waktu, penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan, dan tindakan regional yang terkoordinasi.
Empat unsur tersebut menjadi penting ketika produk yang sama beredar di sejumlah negara. Dalam situasi kedaruratan, kecepatan satu negara dalam menemukan risiko harus diikuti kemampuan negara lain menerima informasi, menilai ancaman, melacak distribusi produk, dan mengambil keputusan secara terkoordinasi.
Taruna menegaskan, kesiapsiagaan tidak dapat dibangun ketika krisis sudah terjadi. Sistem respons harus diuji sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.
“Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini,” ujar Taruna.
Melalui simulasi selama tiga hari, negara-negara anggota ASEAN akan menguji mekanisme tanggap darurat, memvalidasi proses koordinasi dan pengambilan keputusan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta memperkuat kemampuan sistem antarnegara untuk bekerja secara terpadu.
Latihan tersebut juga menjadi ujian terhadap pertanyaan mendasar dalam sebuah krisis pangan: seberapa cepat informasi dapat dibagikan, siapa mengambil keputusan, bagaimana risiko ilmiah diterjemahkan menjadi kebijakan, dan sejauh mana negara-negara dapat bergerak bersama ketika ancaman melintasi yurisdiksi nasional.
Menurut Taruna, latihan semacam ini penting karena krisis pangan tidak memberi banyak ruang bagi respons yang lambat. Keterlambatan keputusan dapat memperluas paparan masyarakat, meningkatkan biaya penanganan, dan memicu gangguan perdagangan yang lebih besar.
Bagi Taruna, angka itu menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak dapat lagi dipandang semata sebagai urusan teknis regulator. Dampaknya bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga kepercayaan publik.
“Keamanan pangan tidak lagi semata-mata merupakan fungsi regulatori. Ini adalah investasi strategis dalam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen,” katanya.
Karena itu, ASEAN didorong membangun respons darurat di atas empat fondasi utama: deteksi cepat, pertukaran informasi tepat waktu, penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan, dan tindakan regional yang terkoordinasi.
Empat unsur tersebut menjadi penting ketika produk yang sama beredar di sejumlah negara. Dalam situasi kedaruratan, kecepatan satu negara dalam menemukan risiko harus diikuti kemampuan negara lain menerima informasi, menilai ancaman, melacak distribusi produk, dan mengambil keputusan secara terkoordinasi.
Jangan Menunggu Krisis
Taruna menegaskan, kesiapsiagaan tidak dapat dibangun ketika krisis sudah terjadi. Sistem respons harus diuji sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.
“Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini,” ujar Taruna.
Melalui simulasi selama tiga hari, negara-negara anggota ASEAN akan menguji mekanisme tanggap darurat, memvalidasi proses koordinasi dan pengambilan keputusan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta memperkuat kemampuan sistem antarnegara untuk bekerja secara terpadu.
Latihan tersebut juga menjadi ujian terhadap pertanyaan mendasar dalam sebuah krisis pangan: seberapa cepat informasi dapat dibagikan, siapa mengambil keputusan, bagaimana risiko ilmiah diterjemahkan menjadi kebijakan, dan sejauh mana negara-negara dapat bergerak bersama ketika ancaman melintasi yurisdiksi nasional.
Menurut Taruna, latihan semacam ini penting karena krisis pangan tidak memberi banyak ruang bagi respons yang lambat. Keterlambatan keputusan dapat memperluas paparan masyarakat, meningkatkan biaya penanganan, dan memicu gangguan perdagangan yang lebih besar.
Lihat Juga :