Aliansi Mahasiswa Menjawab Desak Penguatan Pasal 33 UUD 1945 Hadapi Tantangan Global
Jum'at, 03 Juli 2026 - 23:24 WIB
"Pemerintah harus didorong untuk membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan, berkeadilan, dan inovatif. Kita perlu memperkuat daya saing nasional tanpa harus meninggalkan akar ekonomi kerakyatan kita," katanya.
Gerakan mahasiswa kali ini juga menawarkan pendekatan baru yang lebih substantif melalui penguatan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).
Caesar Khalifa dari GLM UPNVJ menyatakan bahwa perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus bertransformasi menjadi laboratorium gagasan yang solutif bagi bangsa.
"Kami mengajak seluruh perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menjadi ruang lahirnya gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan ilmiah mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi nasional," katanya.
Ivannindra Juan dari ILMISPI menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan publik yang inklusif untuk menghadapi dinamika global yang fluktuatif.
"Kami berkomitmen membangun budaya dialog, kajian, dan kolaborasi lintas organisasi. Dari sana, kita dorong lahirnya kebijakan publik yang konsisten menjunjung prinsip keadilan sosial, memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.
Sebagai penutup diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab secara resmi membacakan 6 poin pernyataan sikap gabungan yang esensial:
1. Mengawal Implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai komitmen arah ekonomi yang menyejahterakan dan berdaulat.
Gerakan mahasiswa kali ini juga menawarkan pendekatan baru yang lebih substantif melalui penguatan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).
Caesar Khalifa dari GLM UPNVJ menyatakan bahwa perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus bertransformasi menjadi laboratorium gagasan yang solutif bagi bangsa.
"Kami mengajak seluruh perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menjadi ruang lahirnya gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan ilmiah mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi nasional," katanya.
Ivannindra Juan dari ILMISPI menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan publik yang inklusif untuk menghadapi dinamika global yang fluktuatif.
"Kami berkomitmen membangun budaya dialog, kajian, dan kolaborasi lintas organisasi. Dari sana, kita dorong lahirnya kebijakan publik yang konsisten menjunjung prinsip keadilan sosial, memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.
Sebagai penutup diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab secara resmi membacakan 6 poin pernyataan sikap gabungan yang esensial:
1. Mengawal Implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai komitmen arah ekonomi yang menyejahterakan dan berdaulat.
Lihat Juga :