Lima Korban SPPI dan Momentum Membenahi Program Bela Negara bagi Sipil

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)



MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konferensi pers telah menyampaikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih diam menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, masih terdapat sejumlah aspek yang layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi yang paling ingin diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan mengapa lima peserta dapat meninggal dunia dalam waktu yang relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.