Dear You dan Ketakutan yang Salah Arah
Rabu, 24 Juni 2026 - 11:21 WIB
Indonesia memberikan contoh yang menarik.
Selama puluhan tahun, negara menjalankan kebijakan asimilasi yang ketat terhadap warga keturunan Tionghoa. Nama Tionghoa diganti dengan nama Indonesia. Bahasa Mandarin dibatasi. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup. Organisasi budaya dibubarkan. Secara teori, kebijakan tersebut seharusnya menghapus identitas Tionghoa dari generasi berikutnya.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.
Di saat yang sama ketika negara mendorong asimilasi, negara juga mempertahankan berbagai mekanisme yang membedakan warga keturunan Tionghoa dari warga negara lainnya. Kehadiran SBKRI menjadi simbol paling jelas dari kontradiksi tersebut. Pesan yang diterima oleh masyarakat Tionghoa sangat membingungkan: mereka diminta menjadi Indonesia sepenuhnya, tetapi pada saat yang sama terus diingatkan bahwa mereka berbeda.
Akibatnya, kesadaran identitas tidak lahir dari Beijing. Kesadaran identitas lahir dari pengalaman diperlakukan berbeda di negeri sendiri. Fenomena serupa dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hingga hari ini. Di Yogyakarta, misalnya, perdebatan mengenai hak kepemilikan tanah masih sering dikaitkan dengan kategori "pribumi" dan "non-pribumi".
Banyak warga keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia, berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai bahasa ibu, tidak memiliki hubungan langsung dengan Tiongkok, bahkan tidak memahami budaya leluhur mereka secara mendalam. Namun mereka tetap ditempatkan dalam kategori yang berbeda.
Dalam situasi seperti ini, identitas etnis memperoleh makna politik bukan karena pengaruh film atau propaganda asing, melainkan karena pengalaman konkret sebagai warga negara. Inilah kelemahan mendasar dari tuduhan bahwa Dear You merupakan ancaman politik.
Tuduhan tersebut berangkat dari asumsi bahwa diaspora Tionghoa merupakan kelompok yang secara inheren rentan terhadap pengaruh Beijing hanya karena memiliki leluhur yang berasal dari Tiongkok. Logika seperti ini tidak jauh berbeda dengan cara berpikir yang selama puluhan tahun digunakan untuk mencurigai warga keturunan Tionghoa sebagai "orang luar" yang loyalitasnya selalu diragukan.
Padahal realitas sosial menunjukkan hal yang berbeda. Sebagian besar generasi muda keturunan Tionghoa di Indonesia, Malaysia, maupun Singapura saat ini tumbuh dalam lingkungan nasional yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka bersekolah di sistem pendidikan nasional, berbicara dalam bahasa nasional, bekerja di perusahaan lokal, membayar pajak kepada negara tempat mereka tinggal, dan menghadapi tantangan hidup yang sama dengan warga negara lainnya.
Selama puluhan tahun, negara menjalankan kebijakan asimilasi yang ketat terhadap warga keturunan Tionghoa. Nama Tionghoa diganti dengan nama Indonesia. Bahasa Mandarin dibatasi. Sekolah-sekolah Tionghoa ditutup. Organisasi budaya dibubarkan. Secara teori, kebijakan tersebut seharusnya menghapus identitas Tionghoa dari generasi berikutnya.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.
Di saat yang sama ketika negara mendorong asimilasi, negara juga mempertahankan berbagai mekanisme yang membedakan warga keturunan Tionghoa dari warga negara lainnya. Kehadiran SBKRI menjadi simbol paling jelas dari kontradiksi tersebut. Pesan yang diterima oleh masyarakat Tionghoa sangat membingungkan: mereka diminta menjadi Indonesia sepenuhnya, tetapi pada saat yang sama terus diingatkan bahwa mereka berbeda.
Akibatnya, kesadaran identitas tidak lahir dari Beijing. Kesadaran identitas lahir dari pengalaman diperlakukan berbeda di negeri sendiri. Fenomena serupa dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hingga hari ini. Di Yogyakarta, misalnya, perdebatan mengenai hak kepemilikan tanah masih sering dikaitkan dengan kategori "pribumi" dan "non-pribumi".
Banyak warga keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia, berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai bahasa ibu, tidak memiliki hubungan langsung dengan Tiongkok, bahkan tidak memahami budaya leluhur mereka secara mendalam. Namun mereka tetap ditempatkan dalam kategori yang berbeda.
Dalam situasi seperti ini, identitas etnis memperoleh makna politik bukan karena pengaruh film atau propaganda asing, melainkan karena pengalaman konkret sebagai warga negara. Inilah kelemahan mendasar dari tuduhan bahwa Dear You merupakan ancaman politik.
Tuduhan tersebut berangkat dari asumsi bahwa diaspora Tionghoa merupakan kelompok yang secara inheren rentan terhadap pengaruh Beijing hanya karena memiliki leluhur yang berasal dari Tiongkok. Logika seperti ini tidak jauh berbeda dengan cara berpikir yang selama puluhan tahun digunakan untuk mencurigai warga keturunan Tionghoa sebagai "orang luar" yang loyalitasnya selalu diragukan.
Padahal realitas sosial menunjukkan hal yang berbeda. Sebagian besar generasi muda keturunan Tionghoa di Indonesia, Malaysia, maupun Singapura saat ini tumbuh dalam lingkungan nasional yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka bersekolah di sistem pendidikan nasional, berbicara dalam bahasa nasional, bekerja di perusahaan lokal, membayar pajak kepada negara tempat mereka tinggal, dan menghadapi tantangan hidup yang sama dengan warga negara lainnya.
Lihat Juga :