Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Minggu, 21 Juni 2026 - 10:23 WIB
Legislator Golkar yang memimpin Komisi XI DPR itu meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan kritik, bahkan menindaklanjutinya. Sebagai contohnya ialah berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” ucapnya.
Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Mantan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan itu menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah.
Namun, dia mengaku belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. Menurut dia, hal itu patut disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.
“Karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ucapnya.
Meski sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap partai politik tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” ucapnya.
Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Mantan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan itu menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah.
Namun, dia mengaku belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. Menurut dia, hal itu patut disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.
“Karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ucapnya.
Meski sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap partai politik tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
Lihat Juga :