DPR: Penugasan Anggota Polisi Aktif di Luar Institusi Bakal Diatur di Revisi UU Polri

Dia memandang bahwa penugasan anggota Polri aktif di luar institusi memang tidak cukup hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol). Menurutnya, perlu ada kekuatan hukum seperti undang-undang yang mengatur batasan-batasan tersebut.

Legislator NasDem ini menyebut, hal serupa juga diterapkan pada institusi TNI menyangkut penempatan prajuritnya di luar institusi. "Kita mau juga itu juga diatur dalam undang-undang, tidak melalui aturan lain, tapi harus melalui undang-undang. Supaya tidak ada lagi, menghilangkan lagi perdebatan-perdebatan apakah ini konstitusional atau tidak konstitusional," ujarnya.

Rudianto Lallo mengatakan bahwa akar permasalahan ini bermula ketika keluarnya Perpol yang kemudian disusul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Daripada berlarut-larut perdebatan, kami berharap, kita bersabar menunggu revisi Polri nanti kita masukkan rumusannya dalam norma revisi Undang-Undang Polri," pungkasnya.