Pengamat Sayangkan Pernyataan Eddy Soeparno Soal Korupsi
Sabtu, 19 September 2020 - 19:59 WIB
Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW) M. Huda Prayoga menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW) M. Huda Prayoga menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno yang mengkritik sikap Komisaris Utama Pertamina, Ahok yang membongkar permasalahan Pertamina ke publik.
Huda menilai kritik Eddy terhadap Ahok terkesan membiarkan dan mengganggap masalah Pertamina adalah masalah yang biasa. “Padahal yang dilakukan Pak Ahok kan menyangkut upaya bersih-bersih Pertamina,” kata Huda di Jakarta, Sabtu (19/9/2020). (Baca juga: Heboh Konser di Pilkada, PAN: Bisa Jadi Sumber Penyebaran Covid-19)
Huda menyebut, saat menjadi Sekjen PAN, Eddy bersikap lunak dan terkesan membela kader-kader PAN yang tersangkut korupsi. “Di antaranya dua gubernur yaitu Zumi Zola (Jambi) dan Nur Alam (Sulawesi Tenggara) dan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan,” papar Huda. (Baca juga: Diperbolehkannya Konser Musik di Pilkada 2020 Jadi Polemik, KPU Berdalih Belum Final)
Dalam kasus Zumi Zola, jelas Huda, Eddy menyebut penangkapan Zumi Zola bisa mengendurkan niat anak muda terjun ke politik. “Menurut Pak Eddy, Zumi Zola yang merupakan gubernur termuda berprestasi saat itu dianggap sebagai role model bagi anak muda untuk menjadi pemimpin,” papar Huda.
Demikian juga dalam kasus Nur Alam, Eddy menyebut Nur Alam sebagai salah satu kader terbaik PAN yang berhasil membangun Sulawesi Tenggara. Huda menambahkan, dalam kasus OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara Arsun, keduanya kader PAN. “Pak Eddy menyalahkan mahalnya biaya politik di Indonesia dan meminta KPK lebih fokus kepada pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Pak Eddy mengklaim penerapan zero tolerance atau tidak menoleransi terhadap kasus korupsi, tetapi juga menekankan asas praduga tak bersalah terhadap kader-kader PAN yang tersangkut korupsi,” tambahnya. (Baca juga: PKS: Perppu Pilkada Solusi Terbaik Hilangkan Konser Musik di Kampanye)
Eddy Soeparno, lanjut Huda, juga menyatakan PAN siap memberikan bantuan hukum kepada kader-kadernya yang terkena “musibah” jika diminta. Hal serupa dilakukan pula dalam kasus penipuan visa haji yang melibatkan caleg PAN. Huda sangat menyayangkan sikap dan pernyataan-pernyataan Eddy tersebut. “Sikap pemakluman ini apakah bagian dari cara berpikir atau budaya biasa melihat korupsi,” katanya.
Huda menilai kritik Eddy terhadap Ahok terkesan membiarkan dan mengganggap masalah Pertamina adalah masalah yang biasa. “Padahal yang dilakukan Pak Ahok kan menyangkut upaya bersih-bersih Pertamina,” kata Huda di Jakarta, Sabtu (19/9/2020). (Baca juga: Heboh Konser di Pilkada, PAN: Bisa Jadi Sumber Penyebaran Covid-19)
Huda menyebut, saat menjadi Sekjen PAN, Eddy bersikap lunak dan terkesan membela kader-kader PAN yang tersangkut korupsi. “Di antaranya dua gubernur yaitu Zumi Zola (Jambi) dan Nur Alam (Sulawesi Tenggara) dan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan,” papar Huda. (Baca juga: Diperbolehkannya Konser Musik di Pilkada 2020 Jadi Polemik, KPU Berdalih Belum Final)
Dalam kasus Zumi Zola, jelas Huda, Eddy menyebut penangkapan Zumi Zola bisa mengendurkan niat anak muda terjun ke politik. “Menurut Pak Eddy, Zumi Zola yang merupakan gubernur termuda berprestasi saat itu dianggap sebagai role model bagi anak muda untuk menjadi pemimpin,” papar Huda.
Demikian juga dalam kasus Nur Alam, Eddy menyebut Nur Alam sebagai salah satu kader terbaik PAN yang berhasil membangun Sulawesi Tenggara. Huda menambahkan, dalam kasus OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara Arsun, keduanya kader PAN. “Pak Eddy menyalahkan mahalnya biaya politik di Indonesia dan meminta KPK lebih fokus kepada pencegahan dibandingkan dengan penindakan. Pak Eddy mengklaim penerapan zero tolerance atau tidak menoleransi terhadap kasus korupsi, tetapi juga menekankan asas praduga tak bersalah terhadap kader-kader PAN yang tersangkut korupsi,” tambahnya. (Baca juga: PKS: Perppu Pilkada Solusi Terbaik Hilangkan Konser Musik di Kampanye)
Eddy Soeparno, lanjut Huda, juga menyatakan PAN siap memberikan bantuan hukum kepada kader-kadernya yang terkena “musibah” jika diminta. Hal serupa dilakukan pula dalam kasus penipuan visa haji yang melibatkan caleg PAN. Huda sangat menyayangkan sikap dan pernyataan-pernyataan Eddy tersebut. “Sikap pemakluman ini apakah bagian dari cara berpikir atau budaya biasa melihat korupsi,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda