Layak Ditunda, Pengamat: Pilkada Menyeramkan karena di Bawah Ancaman Covid-19

JAKARTA - Banyak pihak yang memprediksi pilkada serentak yang dilaksanakan Desember 2020 berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus Corona (Covid-19). Prediksi ini sudah dimulai pada saat kontestan pilkada dan tim pendukung yang dinilai abai mengabaikan protokol kesehatan dalam kegiatan pendaftaran bakal calon ke KPU Daerah.

Bahkan belakangan, sudah banyak penyelenggara pemilu dan kandidat di sejumlah daerah yang terpapar virus tersebut. Terbaru, virus ini menjangkiti Ketua KPU, Arief Budiman dan anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik. Evi sendiri sudah dinyatakan sembuh, tapi sebelumnya, seorang anggota Bawaslu RI, Dewi Ratna Pettalolo yang merasakan pengalaman terpapar virus ini. (Baca juga: Cegah Kluster Pilkada, Perppu Jilid II Disiapkan)

Melihat kondisi ini, sejumlah pihak yakni organisasi pemantau pemilu maupun pengamat meminta agar pilkada dipertimbangkan ulang. "Layak ditunda pilkada. Kasus Corona menjangkit ke mana-mana. Ini pilkada menyeramkan karena di bawah bayang-bayang serangan virus (covid-19)," ujar Analis Politik asal UIN Jakarta, Adi Prayitno saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (19/9/2020). (Baca juga: Komnas HAM Rekomendasikan Pilkada Ditunda Hingga Pasca Pandemi Covid-19)

Adi mengatakan, masih ada waktu untuk menggelar pilkada. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana semua pihak khususnya pemerintah mempunyai fokus yang lebih untuk menghentikan kurva penyebaran virus ini di masyarakat. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengatakan, soal alasan manajemen pemerintahan yang akan terganggu di daerah karena tak memiliki pemimpin definitif, Adi melihat hal itu bisa dikompromikan. (Baca juga: KPU Sebut 60 Calon Kepala Daerah Terkonfirmasi Positif COVID-19)

Dia melihat masalah kemanusiaan lebih penting ketimbang urusan politik elektoral. "Jangan hanya urusan pesta demokrasi kesehatan rakyat jadi pertaruhan. Toh tak ada yang dirugikan kalau pilkada ditunda," katanya.