KPU Sebut 60 Calon Kepala Daerah Terkonfirmasi Positif COVID-19
loading...
Ketua KPU Arief Budiman bersama komisioner KPU memantau perkembangan verifikasi bapaslon perseorangan #Pemilihan2020 dan penyerahan update SK kepengurusan parpol di Jakarta, Selasa (1/9/2020). FOTO/SINDOnews/EKO PURWANTO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap bahwa per hari ini, 10 September 2020, ada 60 calon kepala daerah (cakada) yang terkonfirmasi positif COVID-19 lewat uji usap atau swab test. 60 cakada ini berasal dari 21 provinsi dari 23 provinsi yang sudah melaporkan ke KPU RI.
"Prosses pendaftaran calon kepala daerah, saya sudah update 10 September, total bapaslon yang dinyatakan diterima 735, 25 bapaslon gubernur dan wakil gubernur, 610 bapaslon bupati dan wakil bupati dan 100 bapaslon wali kota dan wakil wali kota. 644 bapaslon diusung parpol dan 67 merupakan bapaslon yang diusung melalui jalur perrsorangan," kata Arief dalam paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Kemudian, Arief menjelaskan, ada 28 kabupaten/kota yang hanya memiliki satu paslon maka berdasarkan regulasi, KPU melakukan pembukaan pedaftaran kembali selama 3 hari yang akan dilaksanakan pada 11-13 September, setelah melalui tahapan penundaan dan sosialisasi. ( )
Selain itu, sambung Arief, KPU juga sudah mendapatkan laporan dari daerah terkait dengan hasil swab test Covid-19 terhadap seluruh cakada. Ditemukan 60 orang cakada yang positif Covid-19 dari 21 provinsi.
"Data calon yang dinyatakan saat swab test jumlahnya mencapai per hari ini sudah 60 calon dinyatakan positif Covid-19 dan tersebar di 21 provinsi. Dari laporan yang kami terima 23 provinsi," terang Arief.
Lebih dari itu, Arief juga melaporkan terkait progres anggaran pilkada dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maupun tambahan APBN. Sejauh ini, sudah sebanyak 244 satuan kerja (satker) yang telah mentransfer 100% anggaran dan masih ada 27 daerah yang belum mentransfer 100%. ( )
Arief melanjutkan, untuk tambahan anggaran dari APBN yang pernah dibahas dan disetujui dalam RDP dengan pemerintah dan DPR, disepakati dan disetujui Rp4,7 triliun. Namun, yang hanya disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp3,7 triliun.
"Kami telah menerima persetejuan anggaran dari Kemenkeu Rp3,7 triliun, dari usulan Rp4,7 triliun. Tahap pertama, Rp941 miliar lebih, dan kedua disetujui Rp2,8 triliun lebih, total Rp3,7 triliun," katanya.
"Prosses pendaftaran calon kepala daerah, saya sudah update 10 September, total bapaslon yang dinyatakan diterima 735, 25 bapaslon gubernur dan wakil gubernur, 610 bapaslon bupati dan wakil bupati dan 100 bapaslon wali kota dan wakil wali kota. 644 bapaslon diusung parpol dan 67 merupakan bapaslon yang diusung melalui jalur perrsorangan," kata Arief dalam paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Kemudian, Arief menjelaskan, ada 28 kabupaten/kota yang hanya memiliki satu paslon maka berdasarkan regulasi, KPU melakukan pembukaan pedaftaran kembali selama 3 hari yang akan dilaksanakan pada 11-13 September, setelah melalui tahapan penundaan dan sosialisasi. ( )
Selain itu, sambung Arief, KPU juga sudah mendapatkan laporan dari daerah terkait dengan hasil swab test Covid-19 terhadap seluruh cakada. Ditemukan 60 orang cakada yang positif Covid-19 dari 21 provinsi.
"Data calon yang dinyatakan saat swab test jumlahnya mencapai per hari ini sudah 60 calon dinyatakan positif Covid-19 dan tersebar di 21 provinsi. Dari laporan yang kami terima 23 provinsi," terang Arief.
Lebih dari itu, Arief juga melaporkan terkait progres anggaran pilkada dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maupun tambahan APBN. Sejauh ini, sudah sebanyak 244 satuan kerja (satker) yang telah mentransfer 100% anggaran dan masih ada 27 daerah yang belum mentransfer 100%. ( )
Arief melanjutkan, untuk tambahan anggaran dari APBN yang pernah dibahas dan disetujui dalam RDP dengan pemerintah dan DPR, disepakati dan disetujui Rp4,7 triliun. Namun, yang hanya disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp3,7 triliun.
"Kami telah menerima persetejuan anggaran dari Kemenkeu Rp3,7 triliun, dari usulan Rp4,7 triliun. Tahap pertama, Rp941 miliar lebih, dan kedua disetujui Rp2,8 triliun lebih, total Rp3,7 triliun," katanya.
(abd)
Explore More