Menjadikan Diskursus Geopolitik Bermakna: Dari Tontonan Menjadi Tekanan
Selasa, 31 Maret 2026 - 07:17 WIB
SEJAK eskalasi konflik di Asia Barat mengisi layar gawai jutaan orang Indonesia, diskursus geopolitik di media sosial mengalami lonjakan yang luar biasa. Tagar-tagar tentang operasi militer Israel dengan Amerika Serikat, solidaritas terhadap Iran, dan respons komunitas internasional meledak di berbagai platform. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi panjang solidaritas terhadap negara muslim, menjadi salah satu bangsa yang paling vokal di ruang siber. Antusiasme ini, pada satu sisi, mencerminkan kepedulian publik yang hidup. Namun di sisi lain, ia juga membuka pintu bagi sebuah persoalan yang lebih serius.
Persoalan sesungguhnya bukan semata bahwa masyarakat kini dipenuhi oleh pakar tanpa latar belakang yang memadai. Persoalan yang lebih berbahaya adalah bahwa kebisingan yang mereka ciptakan berpotensi mengalihkan publik dari apa yang sebenarnya paling penting: mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang tegas, terukur, dan konsisten di panggung internasional.
Publik yang terlarut dalam perdebatan viral, siapa yang paling berjasa dalam fenomena geopolitik dan geoekonomi atau siapa yang paling heroik mengecam agresi, adalah publik yang energinya tersedot ke dalam arena tontonan, bukan arena tekanan. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuatan terbesar masyarakat sipil terletak pada kemampuannya menjadi pressure group yang efektif: mendorong kebijakan luar negeri, mempertanyakan sikap diplomatik, dan menuntut akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Ketika diskursus terdegradasi menjadi kompetisi siapa yang paling lantang, fungsi pengawasan demokratis itu perlahan melemah.
Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan?
Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya.
Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya.
Persoalan sesungguhnya bukan semata bahwa masyarakat kini dipenuhi oleh pakar tanpa latar belakang yang memadai. Persoalan yang lebih berbahaya adalah bahwa kebisingan yang mereka ciptakan berpotensi mengalihkan publik dari apa yang sebenarnya paling penting: mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang tegas, terukur, dan konsisten di panggung internasional.
Publik yang terlarut dalam perdebatan viral, siapa yang paling berjasa dalam fenomena geopolitik dan geoekonomi atau siapa yang paling heroik mengecam agresi, adalah publik yang energinya tersedot ke dalam arena tontonan, bukan arena tekanan. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuatan terbesar masyarakat sipil terletak pada kemampuannya menjadi pressure group yang efektif: mendorong kebijakan luar negeri, mempertanyakan sikap diplomatik, dan menuntut akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Ketika diskursus terdegradasi menjadi kompetisi siapa yang paling lantang, fungsi pengawasan demokratis itu perlahan melemah.
Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan?
Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya.
Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya.
Lihat Juga :