BSKDN Tekankan Pengendalian Pencemaran Udara Berbasis Data dan Kolaborasi Daerah
Jum'at, 13 Maret 2026 - 22:54 WIB
Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan, pencemaran udara di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai dampak kesehatan lainnya. Bahkan, paparan polusi udara disebut berkaitan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.
Baca juga: Atasi Polusi Udara, 700 Gedung Swasta di Jakarta Setuju Pasang Water Mist Generator
"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan," jelasnya.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian pencemaran udara adalah karakteristiknya yang bersifat lintas batas wilayah. Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga kegiatan domestik masyarakat. Selain itu, faktor meteorologis juga turut memengaruhi penyebaran polutan ke berbagai wilayah administrasi.
Oleh karena itu, Yusharto menilai upaya pengendalian pencemaran udara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antar daerah. Dalam konteks tersebut, BSKDN memandang pentingnya menghadirkan forum diskusi yang dapat menjadi ruang dialog kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus wadah awal koordinasi dalam merumuskan strategi pengendalian krisis pencemaran udara di wilayah aglomerasi.
“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” ungkapnya.
Baca juga: Atasi Polusi Udara, 700 Gedung Swasta di Jakarta Setuju Pasang Water Mist Generator
"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan," jelasnya.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian pencemaran udara adalah karakteristiknya yang bersifat lintas batas wilayah. Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga kegiatan domestik masyarakat. Selain itu, faktor meteorologis juga turut memengaruhi penyebaran polutan ke berbagai wilayah administrasi.
Oleh karena itu, Yusharto menilai upaya pengendalian pencemaran udara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antar daerah. Dalam konteks tersebut, BSKDN memandang pentingnya menghadirkan forum diskusi yang dapat menjadi ruang dialog kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus wadah awal koordinasi dalam merumuskan strategi pengendalian krisis pencemaran udara di wilayah aglomerasi.
“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” ungkapnya.
Lihat Juga :