Suku Bunga Tinggi, Stabilitas Terjaga tapi Ekonomi Tertahan
Minggu, 01 Maret 2026 - 12:24 WIB
Secara normatif, pilihan ini tampak masuk akal. Stabilitas makroekonomi memang fondasi penting bagi perekonomian. Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niatnya, melainkan dari dampaknya. Pertanyaan krusialnya adalah apakah biaya kebijakan suku bunga tinggi saat ini dibagi secara adil, atau justru lebih banyak ditanggung oleh ekonomi riil dan masyarakat luas.
Dalam praktik global, sikap kehati-hatian ini juga dipengaruhi arah kebijakan bank sentral utama, terutama Federal Reserve, yang mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan awal. Bagi negara berkembang, perbedaan suku bunga penting untuk menahan arus modal keluar dan meredam tekanan nilai tukar. Namun, strategi ini membawa konsekuensi ketika diterapkan terlalu lama di dalam negeri.
Di balik stabilitas pasar keuangan, dampak terhadap ekonomi riil tidak bisa diabaikan. Suku bunga tinggi berarti biaya kredit mahal. Dunia usaha menunda ekspansi, UMKM kesulitan mengakses pembiayaan, dan rumah tangga menahan konsumsi. Perlambatan kredit produktif menjadi sinyal bahwa transmisi kebijakan moneter bekerja secara kontraktif. Dalam bahasa sederhana, ekonomi riil diminta “bersabar” demi ketenangan pasar.
Masalahnya, sumber inflasi domestik tidak sepenuhnya berasal dari sisi permintaan. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia lebih banyak dipicu faktor penawaran, terutama harga pangan bergejolak dan gangguan distribusi. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas suku bunga tinggi menjadi terbatas. Harga pangan tidak otomatis turun hanya karena kredit mahal. Yang terjadi justru daya beli melemah, sementara tekanan harga belum tentu hilang.
Di sinilah kritik terhadap arah kebijakan Bank Indonesia perlu ditegaskan. Terlihat adanya policy asymmetry, di mana respons terhadap risiko depresiasi nilai tukar jauh lebih cepat dan tegas dibandingkan respons terhadap perlambatan ekonomi riil. Setiap tekanan pada rupiah segera dihadapi dengan pengetatan, sementara sinyal pelemahan investasi, kredit, dan lapangan kerja cenderung ditoleransi lebih lama.
Dalam praktik global, sikap kehati-hatian ini juga dipengaruhi arah kebijakan bank sentral utama, terutama Federal Reserve, yang mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan awal. Bagi negara berkembang, perbedaan suku bunga penting untuk menahan arus modal keluar dan meredam tekanan nilai tukar. Namun, strategi ini membawa konsekuensi ketika diterapkan terlalu lama di dalam negeri.
Di balik stabilitas pasar keuangan, dampak terhadap ekonomi riil tidak bisa diabaikan. Suku bunga tinggi berarti biaya kredit mahal. Dunia usaha menunda ekspansi, UMKM kesulitan mengakses pembiayaan, dan rumah tangga menahan konsumsi. Perlambatan kredit produktif menjadi sinyal bahwa transmisi kebijakan moneter bekerja secara kontraktif. Dalam bahasa sederhana, ekonomi riil diminta “bersabar” demi ketenangan pasar.
Masalahnya, sumber inflasi domestik tidak sepenuhnya berasal dari sisi permintaan. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia lebih banyak dipicu faktor penawaran, terutama harga pangan bergejolak dan gangguan distribusi. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas suku bunga tinggi menjadi terbatas. Harga pangan tidak otomatis turun hanya karena kredit mahal. Yang terjadi justru daya beli melemah, sementara tekanan harga belum tentu hilang.
Di sinilah kritik terhadap arah kebijakan Bank Indonesia perlu ditegaskan. Terlihat adanya policy asymmetry, di mana respons terhadap risiko depresiasi nilai tukar jauh lebih cepat dan tegas dibandingkan respons terhadap perlambatan ekonomi riil. Setiap tekanan pada rupiah segera dihadapi dengan pengetatan, sementara sinyal pelemahan investasi, kredit, dan lapangan kerja cenderung ditoleransi lebih lama.
Lihat Juga :